Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kompas.com - 18/10/2021, 18:45 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuat agenda prioritas pemerintah tidak berjalan mulus.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, kata dia, dibutuhkan pemerintahan yang kolaboratif guna menyelaraskan unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademis, praktisi, media, dan komunitas masyarakat.

“Melalui tindakan kolaboratif ini diharapkan Indonesia mampu melalui krisis di masa pandemi saat ini,” jelasnya.

Dia mengatakan itu dalam acara The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) bertema “Transforming Post Covid-19 Governance in Dynamic Society: Inclusivity, Accountability, Sustainability, Digitalization", Senin (18/10/2021).

Adi menjelaskan, reformasi tata kelola selepas pandemi Covid-19 harus beradaptasi dengan era pemerintahan kolaboratif, yaitu proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Baca juga: Kepala LAN Berharap ASN Bisa Jadi Agen Perubahan dalam Pelayanan Masyarakat

Pemerintahan ini secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, atau publik dan swasta untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Perlu diketahui, pemerintah telah menetapkan lima agenda prioritas 2019-2024, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), percepatan investasi, pengelolaan reformasi birokrasi yang responsif melayani publik, serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kesejahteraan masyarakat.

“Namun target tersebut tidak dapat berjalan mulus dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air, sehingga menyebabkan rencana pemerintah mengalami hambatan di berbagai aspek,” sebutnya.

Pada aspek keuangan, jelasnya, selama pandemi Covid-19 terdapat penyesuaian anggaran yang mempengaruhi realisasi kegiatan kementerian atau lembaga.

Baca juga: Mantan Menkeu: Selama Herd Immunity Belum Tercapai, Pemulihan Ekonomi Berpotensi W-Shape

Adi menyebutkan, hal tersebut dikarenakan pemerintah tengah berfokus pada penanganan kesehatan dan perekonomian di masa pandemi saat ini.

“Maka, di sinilah peran pemimpin transaksional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Presiden Indonesian Association for Public Administrator (IAPA) Agus Pramusinto menambahkan, pemerintah perlu mendorong peningkatan kapasitas SDM aparatur serta digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik di masa kenormalan baru.

“Untuk mengurangi pelayanan tatap muka dan dialihkan kepada pemanfaatan teknologi informasi, maka inovasi dan terobosan terkait digitalisasi birokrasi penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Baca juga: Ancaman Tenggelam dan Pentingnya Digitalisasi Air di Jakarta

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) LAN Jakarta Nurliah Nurdin mengatakan, diskusi ilmiah internasional pada ICoGPASS III ini berfokus pada proses governansi pascapandemi dengan mempertemukan para akademisi di bidang administrasi dan ilmu sosial.

“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan sumbang pemikiran yang dapat mempercepat adaptasi governance setelah pandemi,” tandasnya.

Kegiatan The 3rd ICoGPASS ini mengundang beberapa narasumber internasional, antara lain General of the Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) Philippines Alex Brillantes, Jr, Dekan University Utara Malaysia Ahmad Murtadha M, Director of Female Campus Islamic University Uganda Nabukeera Madinah S, dan Chief Director of the Public Policy Future Institute (PPFI) Korea Selatan Young Hoon Ahn.

Selain itu, parallel section yang dibagi menjadi 23 room ini berisi paparan hasil penelitian yang mengusung tema akuntabilitas, inklusif, digitalisasi, dan keberlanjutan. Lebih dari 200 hasil penelitian dipaparkan dalam kegiatan ini.

Baca juga: Dukung Kompetensi ASN, LAN Minta 24 Lembaga Pelatihan Terakreditasi Buat Terobosan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com