Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kompas.com - 18/10/2021, 18:45 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuat agenda prioritas pemerintah tidak berjalan mulus.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, kata dia, dibutuhkan pemerintahan yang kolaboratif guna menyelaraskan unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademis, praktisi, media, dan komunitas masyarakat.

“Melalui tindakan kolaboratif ini diharapkan Indonesia mampu melalui krisis di masa pandemi saat ini,” jelasnya.

Dia mengatakan itu dalam acara The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) bertema “Transforming Post Covid-19 Governance in Dynamic Society: Inclusivity, Accountability, Sustainability, Digitalization", Senin (18/10/2021).

Adi menjelaskan, reformasi tata kelola selepas pandemi Covid-19 harus beradaptasi dengan era pemerintahan kolaboratif, yaitu proses dan struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Baca juga: Kepala LAN Berharap ASN Bisa Jadi Agen Perubahan dalam Pelayanan Masyarakat

Pemerintahan ini secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, atau publik dan swasta untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Perlu diketahui, pemerintah telah menetapkan lima agenda prioritas 2019-2024, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), percepatan investasi, pengelolaan reformasi birokrasi yang responsif melayani publik, serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kesejahteraan masyarakat.

“Namun target tersebut tidak dapat berjalan mulus dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air, sehingga menyebabkan rencana pemerintah mengalami hambatan di berbagai aspek,” sebutnya.

Pada aspek keuangan, jelasnya, selama pandemi Covid-19 terdapat penyesuaian anggaran yang mempengaruhi realisasi kegiatan kementerian atau lembaga.

Baca juga: Mantan Menkeu: Selama Herd Immunity Belum Tercapai, Pemulihan Ekonomi Berpotensi W-Shape

Adi menyebutkan, hal tersebut dikarenakan pemerintah tengah berfokus pada penanganan kesehatan dan perekonomian di masa pandemi saat ini.

“Maka, di sinilah peran pemimpin transaksional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Presiden Indonesian Association for Public Administrator (IAPA) Agus Pramusinto menambahkan, pemerintah perlu mendorong peningkatan kapasitas SDM aparatur serta digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik di masa kenormalan baru.

“Untuk mengurangi pelayanan tatap muka dan dialihkan kepada pemanfaatan teknologi informasi, maka inovasi dan terobosan terkait digitalisasi birokrasi penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Baca juga: Ancaman Tenggelam dan Pentingnya Digitalisasi Air di Jakarta

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) LAN Jakarta Nurliah Nurdin mengatakan, diskusi ilmiah internasional pada ICoGPASS III ini berfokus pada proses governansi pascapandemi dengan mempertemukan para akademisi di bidang administrasi dan ilmu sosial.

“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan sumbang pemikiran yang dapat mempercepat adaptasi governance setelah pandemi,” tandasnya.

Kegiatan The 3rd ICoGPASS ini mengundang beberapa narasumber internasional, antara lain General of the Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) Philippines Alex Brillantes, Jr, Dekan University Utara Malaysia Ahmad Murtadha M, Director of Female Campus Islamic University Uganda Nabukeera Madinah S, dan Chief Director of the Public Policy Future Institute (PPFI) Korea Selatan Young Hoon Ahn.

Selain itu, parallel section yang dibagi menjadi 23 room ini berisi paparan hasil penelitian yang mengusung tema akuntabilitas, inklusif, digitalisasi, dan keberlanjutan. Lebih dari 200 hasil penelitian dipaparkan dalam kegiatan ini.

Baca juga: Dukung Kompetensi ASN, LAN Minta 24 Lembaga Pelatihan Terakreditasi Buat Terobosan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com