Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Kompas.com - 18/10/2021, 12:07 WIB
Lalu Muhammad Iqbal saat berada di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaLalu Muhammad Iqbal saat berada di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pihaknya masih menunggu usulan nama resmi dari Pemerintah Turki untuk dipakai sebagai nama jalan di Jakarta, Indonesia.

Ia menyampaikan hal ini untuk menanggapi isu nama presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk, menjadi nama jalan di Jakarta, Indonesia.

"Sampai sekarang belum ada pengusulan resmi nama jalan di Jakarta," kata Lalu M Iqbal kepada Kompas.com, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Iqbal menjelaskan, nantinya usulan nama akan disampaikan oleh Pemerintah Turki.

Ia menambahkan, Indonesia, baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, tidak ikut dalam menentukan nama tersebut.

"Seperti halnya pihak Turki menyerahkan penamaan jalan di Ankara kepada pihak Indonesia, penamaan jalan di Jakarta juga kita serahkan kepada pihak Turki," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Lalu M Iqbal, pemberian nama jalan dari Turki tersebut merupakan simbol kedekatan kedua negara.

Pemerintah Turki sudah lebih dulu menjadikan nama Presiden Ke-1 RI, Soekarno sebagai nama jalan di depan kantor KBRI Ankara untuk menggantikan nama Jalan Belanda.

Baca juga: Menlu RI Ungkap Nama Jalan di Depan KBRI Ankara Turki Pakai Kata Soekarno

Maka itu, Indonesia juga akan memberikan nama jalan dengan nama apa pun dari usulan Turki sebagai wujud tata krama diplomatik antara kedua negara.

"Sesuai tata krama diplomatik dan kesepakatan kedua pihak, Indonesia akan memberikan nama jalan di Jakarta dengan nama apa pun yang dianggap Turki sebagai Bapak Bangsa dan diusulkan oleh Pemerintah Turki," kata dia.

Adapun, rencana pemerintah untuk mengganti sebuah nama jalan di Jakarta menjadi dengan nama Mustafa Kemal Ataturk, mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Baca juga: Pemerintah Turki Umumkan Akan Ada Kebijakan Pemberian Bebas Visa bagi WNI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebutkan, Mustafa Kemal Ataturk adalah tokoh yang dianggap kontroversial, terutama di dunia Islam. Ia juga menyebut Ataturk sebagai diktator.

"Sangat diktator. Dia juga membuat kebijakan mengubah Masjid Hagia Sofia menjadi museum, mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang pemakaian jilbab di sekolah dan kantor-kantor pemerintahan," ujarnya Minggu (17/10/2021), dilansir TribunJakarta.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Nasional
TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Mensesneg: Presiden dan Wapres Terus Monitor Erupsi Gunung Semeru

Mensesneg: Presiden dan Wapres Terus Monitor Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

Nasional
Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

Nasional
BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

Nasional
TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

Nasional
Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Nasional
Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Nasional
AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.