Cegah Lonjakan dan Gelombang Ketiga Covid-19, IDI: PPKM Harus Diperketat

Kompas.com - 18/10/2021, 10:14 WIB
Ilustrasi virus corona SHUTTERSTOCK/RUKSUTAKARN studioIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah lonjakan ketiga Covid-19.

Pertama, kata dia, pemerintah dapat menekan penularan virus corona dengan memperketat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Satu, mencegah penularan artinya PPKM harus ketat," kata Zubairi melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (18/10/2021).

"Kalau level 4 ya harus diawasi sesuai levelnya, tidak boleh longgar kemudian protokol kesehatan juga harus diterapkan, itu pun juga harus ada pengawasan," ujar dia.

Baca juga: Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Zubairi juga meminta edukasi terkait bahaya penularan Covid-19 dan manfaat protokol kesehatan harus dilakukan berulang-ulang kepada masyarakat.

Selain itu, ia mendorong agar cakupan vaksinasi lengkap atau dosis dua mencapai 70 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemudian memonitor, mengevaluasi data pandemi Indonesia maupun negara tetangga itu juga penting dan ini penting untuk mengganti kebijakan kalau ada perubahan dari data penyakit yang memang kenyataannya dinamis," ujarnya.

Baca juga: Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 5 Hari, IDI Anjurkan Tambah Isoman 7 Hari

Zubairi mengatakan, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) harus diperkuat baik dari sumber daya manusia (SDM), obat-obatan dan oksigen.

"Dokter dan perawat juga dilindungi jangan sampai tertular, jadi harus diawasi apakah benar APD-nya sudah benar, dan sudah tersedia untuk jangka panjang," ucapnya.

Lebih lanjut, Zubairi meminta pengawasan proses karantina diperketat agar tidak ada warga yang kabur dan menganggap remeh penularan Covid-19.

"Kita baru saja kebobolan ada orang yang harusnya dikarantina lima hari, tiga hari sudah bisa keluar dari tempat karantina, itu tidak boleh terjadi lagi karena kalau sering terjadi akan menyebabkan klaster baru di masyarakat," kata dia.

Baca juga: IDI Berharap Tak Terjadi Gelombang Ketiga Covid-19 pada Akhir Tahun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

Nasional
Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nasional
Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.