Kompas.com - 17/10/2021, 16:41 WIB
Presiden Joko Widodo dan rivalnya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto akhirnya bertemu. Pertemuan terjadi di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Joko Widodo dan rivalnya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto akhirnya bertemu. Pertemuan terjadi di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 Regional Jawa Barat menggelar deklarasi dukungan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024 pada Sabtu (16/10/2021).

Ketua Jokpro 2024 Jawa Barat Hendra Jaya menyampaikan bahwa pihaknya siap memberi dukungan penuh untuk Presiden Jokowi dapat memimpin kembali Indonesia tiga periode bersama Prabowo Subianto.

Menurut dia, gagasan yang disampaikan Jokpro 2024 mendukung Jokowi dan Prabowo sebagai bentuk menyatukan kembali masyarakat usai gesekan pada Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.

Baca juga: Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

“Gagasan tersebut dapat menyatukan masyarakat yang selama 10 tahun ini terpecah belah. Mulai saat ini dengan adanya Jokpro, kita berharap dapat menyatukan seluruh masyarakat dan semoga hadirnya komunitas ini bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara”, ucap Hendra melalui keterangan pers, Minggu (17/10/2021).

Selain itu, Hendra juga menyatakan dukungan untuk adanya amandemen UUD 1945 terwujud. Dengan hal itu, dia menilai, Jokowi bisa mendapat kesempatan satu kali lagi untuk memimpin Indonesia dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono menilai, pasangan Jokowi-Prabowo bisa menurunkan suhu politik di Indonesia. Sehingga, Pilpres 2024 dapat berlangsung dengan aman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong...

Selain itu, menurut dia, banyak hal-hal baik dan penting yang diraih Indonesia di atas kepemimpinan Jokowi misalnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono, menambahkan bahwa perjuangan Jokpro merupakan sesuatu yang nyata dan bukan barang haram bahkan melanggar hukum.

"Karena menurut UUD 1945 Pasal 37 Ada syarat-syarat untuk bisa melakukan perubahan amandemen,” ucap Timothy

“Kami yakin dan percaya, memberikan periode ketiga bagi Jokowi bukan untuk kepentingan segelintir orang saja, tetapi memang berasal dari masyarakat yang merasakan secara langsung dampak kepemimpinan Jokowi,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.