UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Kompas.com - 17/10/2021, 11:13 WIB
Ilustrasi perguruan tinggi ShutterstockIlustrasi perguruan tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengkritisi rencana Senat UNJ mengubah aturan pemberian gelar doktor honoris causa.

Sebab, rencana perubahan aturan itu disebut hanya untuk mengakomodasi pemberian gelar honoris causa bagi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Presidium Aliansi Dosen UNJ Ubedilah Badrun mengatakan, pemberian gelar doktor honoris causa di UNJ didasarkan pada Peraturan Menristekdikti Nomor 42 Tahun 2018, serta Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2019.

"Menurut Statuta UNJ (Permenristek Dikti Nomor 42 tahun 2018) dalam Pasal 22 Ayat 1 bahwa UNJ dapat memberikan gelar kehormatan kepada seseorang yang dianggap berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kemanusiaan dan peradaban," kata Ubedilah dalam keterangan tertulis, Minggu (17/10/2021).

Baca juga: Aliansi Dosen UNJ Tolak Pengajuan Kembali Gelar Doktor Honoris Causa Maruf Amin dan Erick Thohir

Selanjutnya, Ayat (3) Statuta UNJ menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat persetujuan senat.

Sementara, menurut Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Gelar dan Penghargaan, disebutkan dalam Pasal 19 bahwa gelar doktor kehormatan diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa dan atau karya luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan atau bidang kemasyarakatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, pada Pasal 21 dikatakan, usul gelar kehormatan diusulkan oleh program studi doktor yang memiliki Akreditasi A.

UNJ selanjutnya membuat Pedoman Pengusulan Jabatan Guru Besar Tetap dan Tidak Tetap Serta Penganugerahan Doktor Kehormatan Tahun 2021.

Baca juga: BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Maruf Amin dan Erick Thohir

Dalam buku pedoman itu dikatakan, pemberian gelar doktor kehormatan diberikan kepada seseorang yang memiliki reputasi, jasa, dan prestasi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, kemanusiaan, keagamaan, dan budaya atau seni yang berdampak pada peningkatan kemuliaan dan martabat kemanusiaan dalam berbagai sektor kehidupan.

"Kemudian dalam persyaratan poin ke-3 disebutkan bahwa pemberian gelar doktor kehormatan tidak diberikan oleh UNJ kepada siapa pun yang sedang menjabat dalam pemerintahan sebagai cara untuk menjaga moral akademik Universitas Negeri Jakarta," ujar Ubedilah.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, kata Ubedilah, pemberian gelar dotor gonoris causa di UNJ setidaknya harus memenuhi tiga hal.

Baca juga: Jokowi Tak Respons Surat Guru Besar soal Statuta UI yang Bermasalah, Mahasiswa-Dosen UI Beraksi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.