Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/10/2021, 13:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti seringnya BUMN mendapatkan proteksi dari pemerintah.

Jokowi mengatakan, BUMN yang sakit terlalu sering mendapat suntikan penyertaan modal negara (PMN).

“BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahi PMN, sakit, suntik PMN, maaf, terlalu enak sekali,” kata Jokowi seperti dikutip dalam YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).

Baca juga: Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada Selamet-selametin

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10/2021).

Menurut Jokowi, pemberian PMN yang terlalu sering kerap membuat BUMN tidak berani mengambil risiko.

Jokowi pun meminta Menteri BUMN Erick Tohir menghentikan proteksi tersebut.

“Jadi tidak ada lagi yang namanya proteksi-proteksi, sudah, sudah lupakan Pak Menteri (BUMN) yang namanya proteksi-proteksi,” kata dia.

Selain itu, Jokowi menyorot rumitnya birokrasi perizinan dalam BUMN. Ia mencontohkan, setidaknya diperlukan 259 surat izin terkait pembangunan pembangkit listrik.

Baca juga: Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah Dibukain Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Menurut dia, banyaknya izin yang diperlukan itu bisa memakan waktu bertahun-tahun, sehingga hal ini harus dibenahi.

“Siapa mau investasi kalau berbelit-belit sepeti itu, sudah di kementeriannya belit-belit, di daerahnya berbelit, masuk BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” kata dia.

Presiden pun menegaskan, jika BUMN ingin maju dan bersaing di lingkup internasional, perlu ada pembenahan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

“Jadi ya mulai harus menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, yang penting ini. Dunia sudah kayak begini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi,” ucap Jokowi. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Nasional
Paspor 8 WNI Korban Perusahaan 'Online Scam' di Laos Sudah Dikembalikan

Paspor 8 WNI Korban Perusahaan "Online Scam" di Laos Sudah Dikembalikan

Nasional
Soal Informasi MK Putuskan Proporsional Tertutup, Anggota DPR Singgung Kewenangan 'Budgeting'

Soal Informasi MK Putuskan Proporsional Tertutup, Anggota DPR Singgung Kewenangan "Budgeting"

Nasional
Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Nasional
BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

Nasional
Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Nasional
Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Nasional
Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Nasional
Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Nasional
Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Nasional
Pengacara Teddy Minahasa Nilai Sidang Etik Kliennya Terlalu Terburu-Buru

Pengacara Teddy Minahasa Nilai Sidang Etik Kliennya Terlalu Terburu-Buru

Nasional
Cerita Desainer Aulia Akbar Ciptakan Logo IKN, Terinspirasi Kebudayaan Indonesia

Cerita Desainer Aulia Akbar Ciptakan Logo IKN, Terinspirasi Kebudayaan Indonesia

Nasional
PKS Sebut Sandiaga Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies

PKS Sebut Sandiaga Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies

Nasional
Jokowi: Yang Milih Logo IKN Bukan Presiden, tapi Rakyat Indonesia

Jokowi: Yang Milih Logo IKN Bukan Presiden, tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com