Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/10/2021, 19:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kedua RI Soeharto pernah menolak pemberian gelar doktor honoris causa yang akan diberikan oleh Universitas Indonesia (UI).

Dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 1 Agustus 1975, kala itu Pimpinan UI datang menemui Soeharto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 30 Juli 1975.

Kedatangan mereka ke kantor Soeharto yang saat itu terletak di Gedung Bina Graha mulanya bermaksud menyampaikan kepada Presiden bahwa UI akan menganugerahkan gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden kedua RI Mohammad Hatta dan juga Soeharto.

Baca juga: Aliansi Dosen UNJ Tolak Pengajuan Kembali Gelar Doktor Honoris Causa Maruf Amin dan Erick Thohir

Mereka yang menghadap Soeharto ketika itu ialah Rektor UI Mahar Mardjono, Dekan Fakultas Kedokteran UI Djamaluddin, Dekan Fakultas Psikologi UI Fuad Hasan, Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Miriam Budiardjo, serta Pembantu Rektor bidang Mahasiswa Slamet Iman Santoso serta Sri Edi Swasono.

Namun, dalam pertemuan tersebut, Soeharto menolak secara halus. Mulanya ia menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan UI yang menghadapnya atas rencanan pemberian gelar doktor honoris causa.

Usai menyampaikan rasa terima kasih, Soeharto menyatakan saat itu bukan waktu yang tepat bagi UI untuk menganugerahinya gelar doktor honoris causa.

"Presiden menyatakan sebaiknya pelaksanaan pemberian penghargaan itu dilakukan oleh UI pada waktu yang tepat di kemudian hari," demikian pernyataan Soeharto dikutip dari berita Harian Kompas.

Baca juga: Aliansi Dosen UNJ Tolak Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa Maruf Amin dan Erick Thohir

Pada akhirnya UI hanya memberikan gelar doktor honoris causa bidang ilmu hukum konstitusi kepada Bung Hatta. Gelar tersebut dianugerahkan kepada Bung Hatta pada 30 Agustus 1975.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com