Presidential Threshold Pilpres 2024 Dinilai Rugikan Kaum Perempuan dan Kalangan Non-Partai

Kompas.com - 15/10/2021, 17:29 WIB
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, adanya ambang batas presidential threshold 20 persen suara nasional dan 25 persen kursi parlemen akan menyulitkan kaum perempuan dalam mencalonkan diri menjadi presiden.

"Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden itu memang merugikan gerakan politik perempuan untuk menjadi kelompok atau pilihan alternatif," kata Titi dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Survei Kedai Kopi, Jumat (15/10/2021).

Ia berpandangan, bahkan ambang batas tersebut tidak hanya merugikan kaum perempuan untuk mencalonkan atau dicalonkan. 

Baca juga: Parpol Baru Dinilai Mesti Penuhi 3 Syarat Ini untuk Bisa Tembus Parliamentary Threshold

Kandidat lain yang dirugikan adalah anak muda, figur-figur nonpartai, figur-figur daerah yang tidak terafiliasi partai.

Kendati demikian, Titi berpendapat bahwa kelompok-kelompok tersebut bisa saja mendapatkan tiket kontestasi jika dekat dengan partai politik.

Ia pun mengakui bahwa kata kunci untuk mendapatkan tiket pilpres adalah dukungan dari partai politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kalau perempuan itu punya relasi yang kuat dengan elite partai, maka bukan tidak mungkin dicalonkan sebagai presiden.

Baca juga: PKS Nilai Presidential Threshold Perlu Diturunkan

"Kan kita tahu ada beberapa pimpinan atau orang kuat partai yang merupakan perempuan," ucap Titi.

"Tapi kalau perempuan dari luar konteks partai politik dan tidak terkait dengan elite partai atau struktur elite partai, pemberlakuan ambang batas itu memang merugikan," kata dia.

Terlebih, lanjut Titi, kemungkinan-kemungkinan tiket Pilpres masih bisa didapat jika kelompok-kelompok itu didekati atau mendekati partai yang memenuhi ambang batas pencalonan.

Baca juga: Perludem: Pemilu 2024 Akan Jadi yang Paling Rumit dan Kompleks Sepanjang Sejarah

Adapun satu-satunya partai politik yang kini sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden adalah PDI Perjuangan.

"Kalau dia (kelompok tersebut) bagian dari struktur elite partai, apalagi kalau partainya punya kursi sesuai persyaratan yang ada. Kita kan belajar ya bahwa penentuan pencalonannya sangat elitis, sangat tertutup, hanya ditentukan oleh ketua dan sekretaris partai. Tentu akan mudah bagi mereka yang punya akses ke partai politik," kata Titi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.