Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 62 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Lagi Pilpres

Kompas.com - 15/10/2021, 16:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, mayoritas responden tidak setuju apabila Presiden Joko Widodo kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Mayoritas warga atau 62 persen ternyata tidak setuju atau sangat tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya pada 2024 nanti," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas, Jumat (15/10/2021).

Bila dirinci, terdapat 48 responden yang tidak setuju Jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada 2024 dan 14 persen responden yang sangat tidak setuju.

Baca juga: Jubir Tegaskan Jokowi Tak Berminat Jadi Presiden 3 Periode

Sedangkan, 4 persen responden sangat setuju bila Jokowi kembali maju pada 2024, 30 persen setuju, dan 4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei yang sama menunjukkan, 84 persen responden menyatakan, ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali masing-masing lima tahun harus dipertahankan, sedangkan 12 persen menilai harus diubah dan 5 persen tidak tanya atau tidak jawab.

Sirojudin menuturkan, temuan survei di atas menunjukkan bahwa ada responden pendukung masa jabatan presiden maksimal 2 periode yang goyah apabila Jokowi yang mencalonkan diri untuk periode ketiga.

"Pendukung 2 periode saja ini sebagian goyah ketika ternyata misalnya Jokowi kemungkinan maju kembali menjadi calon presiden," kata Sirojudin.

"Jadi kita mencatat ada efek jokowi terhadap sikap publik terkait pembatasan masa jabatan presiden," tutur dia.

Di samping itu, Sirojudin menambahkan, survei SMRC juga menemukan bahwa 87 persen responden tidak setuju atau sangat tidak setuju jika presiden dipilih oleh MPR.

Sementara, hanya ada 10 persen yang setuju atau sangat setuju jika presiden dipilih MPR dan 3 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Survei ini dilaksanakan 15-21 September 2021 dengan melalukan wawancara langsugn kepada 981 orang responden yang dipilih melalui metode multisatege random sampling. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar ± 3,19% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Bamsoet Tegaskan MPR Tak Pernah Bahas Rencana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Diketahui, isu perubahan masa jabatan presiden beberapa kali mencuat seiring adanya wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Joko Widodo sendiri telah beberapa kali menegaskan bahwa ia tidak berminat menjadi presiden selama tiga periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com