Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pencapresan, Sekjen PDI-P: Perlu Pertimbangan Matang, Bukan Asal Deklarasi

Kompas.com - 15/10/2021, 15:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan, calon presiden yang akan diusung oleh PDI-P akan diumumkan pada momentum yang tepat.

Ia mengatakan, pencalonan presiden oleh PDI-P membutuhkan pertimbangan yang matang, bukan asal deklarasi.

"Pengumuman akan dilakukan pada momentum yang tepat. Semua memerlukan pertimbangan yang matang, bukan asal deklarasi. Itulah tata cara melahirkan pemimpin, perlu pertimbangan matang dan jernih," kata Hasto dalam siaran pers, Jumat (15/10/2021).

Hasto mengeklaim, PDI-P tengah membangun demokrasi yang semakin matang agar dapat melahirkan pemimpin bangsa yang hebat.

Baca juga: Gaduh soal Celeng, PDI-P Tegaskan Pencapresan Kewenangan Megawati

Ia menyebutkan, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pemimpin politik dari tingkat pusat hingga daerah yang disiapkan melalui mekanisme kaderisasi kepemimpinan partai.

"PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi dan kaderisasi partai. Itu semua perlu kerja sistemik melalui bangunan organisasi kepartaian. Jadi terkait dengan capres dan cawapres, partai memiliki banyak kader yang mumpuni yang telah dipersiapkan partai," ujar Hasto.

Ia menambahkan, PDI-P melihat ada sekelompok kepentingan yang tidak mau bekerja keras melakukan kaderisasi sistemik dan mengambil jalan pintas dengan mencalonkan sosok tertentu dengan berbagai kepentingan.

"Partai terus mencermati dinamika politik yang berkembang. Seluruh kader dan anggota partai terus memegang disiplin dan lebih memilih membantu rakyat di dalam seluruh program recovery atas dampak pandemi," kata Hasto.

Diketahui, PDI-P akhir-akhir ini diterpa kegaduhan setelah Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto memunculkan istilah bukan banteng, tetapi celeng bagi kader PDI-P yang mendeklarasikan capres.

”Adagium di PDI-P itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apa pun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng,” ujar Bambang.

Wakil Ketua DPC PDI-P Purworejo Albertus Sumbogo mengatakan, simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng itu untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Soal Pencapresan, Wasekjen PDI-P: Partai Akan Dengarkan Aspirasi yang Berkembang Tanpa Harus Ribut

Pria yang menjabat Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) itu mengaku hanya menampung aspirasi masyarakat.

“Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung,” kata Albertus, Senin (11/10/2021).

Ia pun mengaku siap menerima sanksi hingga pemecatan sebagai kader partai banteng jika dinilai melanggar aturan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com