Menteri PPPA: Pemberdayaan Ekonomi Jadi Strategi Utama Lindungi Hak Asasi Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan saat ini Indonesia mengedepankan pemberdayaan ekonomi sebagai strategi utama melindungi hak asasi perempuan.

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk memajukan status perempuan melalui program peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.

Program tersebut merupakan satu dari lima isu prioritas yang harus ditangani Kementerian PPPA sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami mengedepankan pemberdayaan ekonomi perempuan karena ketahanan ekonomi perempuan tidak hanya berbicara tentang mata pencaharian mereka, tetapi juga salah satu strategi utama untuk melindungi hak asasi perempuan," kata Bintang di webinar bertajuk'Berbagi Praktik Terbaik Implementasi Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan', dikutip dari siaran pers, Jumat (15/10/2021).

Di samping itu, Bintang juga menekankan tentang pentingnya promosi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja baik di sektor publik maupun swasta.

Baca juga: Kementerian PPPA Dorong Semua Daerah Miliki Ruang Bermain Ramah Anak

Dengan mempromosikan lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan, kata dia, maka kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan dan penghidupan karyawan perempuan dan laki-laki pun dapat diakui.

"Oleh karena itu, kita perlu terus mengumpulkan pembelajaran tentang partisipasi dan kontribusi perempuan dalam angkatan kerja yang dapat dibagikan kepada masyarakat luas,” ujar dia.

Bintang menegaskan, dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut, pihaknya telah dan akan terus bekerjasama dengan berbagai stakeholder sektor publik dan swasta.

Salah satunya dengan PT PNM (Persero) yang membuat program pembiayaan untuk memberikan pinjaman dan bantuan bagi perempuan kurang mampu.

“Selain memperluas akses perempuan terhadap pendanaan, kami juga menyosialisasikan materi pemberdayaan perempuan, kepemimpinan, dan kesetaraan gender bagi perempuan di akar rumput melalui program ini," kata dia.

Sementara itu terkait perkembangan teknologi digital, kata dia, hal tersebut juga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital.

Baca juga: Kementerian PPPA: Infrastruktur Jadi Kendala Terbesar Perempuan Akses Ekonomi Digital

Hal ini menyebabkan otomatisasi yang mempengaruhi tenaga kerja berketerampilan rendah, terutama perempuan.

"Menyadari isu-isu tersebut, terutama dengan perubahan pesat dalam perkembangan bisnis, penting untuk mempertimbangkan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mencapai pekerjaan dan jenjang karir yang lebih baik di era digital," ujar Bintang.

Dengan demikian, prinsip-prinsip pengarusutamaan gender dalam proses bisnis pun harus dimasukkan.

Termasuk menciptakan informasi pekerjaan yang dapat diakses serta dukungan masyarakat terhadap perempuan.