Kompas.com - 15/10/2021, 12:38 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat kooordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, Kamis (14/9102021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat kooordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, Kamis (14/9102021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tokoh agama di Papua Barat, Jumat (15/10/2021).

Dalam pertemuan yang sudah direncanakan sejak lama itu, Ma'ruf mengingatkan tentang pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama. Selain itu Wapres juga bicara soal kerukunan masyarakat dan pemerintah.

Menurut dia, kedua hal tersebut merupakan unsur utama terciptanya kerukunan nasional.

“Kita ingin menjaga Republik ini, NKRI ini, dengan tetap menjaga kerukunan antaragama, antarumat dengan pemerintah," kata Ma'ruf saat berkunjung ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Jalan Drs. Esau Sesa, Manokwari, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Menag Ajak Umat Buddha Rayakan Waisak dengan Rawat Kerukunan dan Persaudaraan

"Karena kerukunan agama, kerukunan rakyat merupakan unsur utama dalam kerukunan nasional, dan kerukunan nasional merupakan prasayat kesuksesan yang kita inginkan,” lanjut Ma'ruf. 

Ma'ruf mengatakan, salah satu cara yang harus dilakukan untuk mewujudkan kerukunan tersebut adalah dengan menyampaikan ajaran agama atau pesan kepada masyarakat dengan santun.

Terlebih, kata dia, kesantunan juga akan membentuk narasi kerukunan dengan baik.

“Oleh karena itu, saya minta dalam menjalankan dakwah supaya tetap menggunakan cara-cara yang baik dengan kalimat yang santun,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf juga mengapresiasi Gubernur Papua Barat dan jajarannya yang telah menunjukkan komitmen mewujudkan terciptanya kerukunan antarumat beragama, antar masyarakat dengan pemerintah.

Menurut dia, komitmen tersebut terlihat dari pembangunan sarana ibadah dan lembaga pendidikan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Ketua MUI Papua Barat Ahmad Nausrau mengatakan, komitmen yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap kerukunan antarumat beragama memberi dampak baik dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut, kata diam dilakukan dengan adil dan merata kepada setiap agama yang ada di Papua Barat.

"Semua diberikan secara merata dan berkeadilan,” kata dia.

Adapun dalam pertemuan tersebut hadir Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Bupati Manokwari Hermus Indow, Ketua MUI Manokwari Baharuddin Sabola, Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Papua Barat Hasdar Ambal, Ketua Muhammadiyah Papua Barat Mulyadi, Ketua Nahdlatul Ulama Papua Barat Mukhsin Rahakbauw.

Baca juga: Wapres: Terowongan Silaturahmi Inspirasi Kerukunan Umat Beragama

Kemudian Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Papua Barat Mugiyono, Ketua Persaudaraan Muslimah (Salimah) Papua Barat Noor Aini, Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Papua Barat Bambang T.J. Hariadi.

Lalu, Ketua Baznas Papua Barat Gunawan, Ketua Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia (FKDMI) Papua Barat Dudi Ramdani, Ketua Aisyiah Papua Barat Suryati, Ketua Muslimat Papua Barat Zaenab Uswanas, serta sejumlah Tokoh Agama Islam Papua Barat.

Sementara dari pihak pemerintah, Wapres Ma'ruf tampak didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.