Eks Pegawai KPK Ingin Bentuk Parpol, Johan Budi: Hak Warga Negara, Silakan Saja

Kompas.com - 15/10/2021, 11:36 WIB
Sejumlah mantan pegawai KPK melalukan foto bersama usai resmi diberhentikan pada Kamis (30/9/2021). Mereka melakukan akai perpisahan setelah diberhentikan akibat dinyatakan tidak lolos TWK. KOMPAS.com / IRFAN KAMILSejumlah mantan pegawai KPK melalukan foto bersama usai resmi diberhentikan pada Kamis (30/9/2021). Mereka melakukan akai perpisahan setelah diberhentikan akibat dinyatakan tidak lolos TWK.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo mempersilakan sejumlah eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk partai politik setelah mereka tersingkir dari KPK.

Johan mengatakan, membentuk partai politik merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang.

"Kan dia sudah enggak terikat dengan KPK, karena sudah tidak lagi menjadi anggota atau pegawai KPK, jadi ya dia punya hak juga, ya silakan saja," kata Johan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Matangkan Rencana Dirikan Partai, Eks Pegawai KPK Akan Temui Tokoh Parpol

Johan berpendapat, dengan membentuk partai politik sendiri, para eks pegawai KPK memiliki kans lebih besar untuk membuat perubahan ketimbang bergabung ke partai-partai politik yang sudah ada.

"Karena punya sikap secara partai politik dia punya platform sendiri, punya sikap sendiri yang bisa dibawa," kata dia.

"Kalau dia masuk ke parpol berarti kan sebagai individu-individu, apakah bisa dia mengubah, ya paling tidak dia akan menjadi orang yang memegang idealismenya dia itu kalau dia masuk parpol yang sudah ada," ujar Johan.

Kendati demikian, politikus PDI-P itu mengakui, membentuk partai politik dan menjadi anggota DPR tidak menjamin seseorang dapat menciptakan perubahan secara instan.

Baca juga: Diajak Gabung ke Partai Politik, Ini Tanggapan Eks Pegawai KPK

Sebab, kata Johan, setiap aspirasi yang dibawa anggota DPR akan diadu dengan suara-suara anggota DPR lainnya di mana suara yang mayoritaslah yang akan menjadi keputusan DPR.

Namun, eks juru bicara dan pimpinan KPK itu menyebutkan, dengan menjadi anggota DPR maka para eks pegawai KPK setidaknya dapat menyuarakan aspirasi yang mereka yakini sekaligus menjaga idealisme mereka.

"Paling tidak setiap anggota DPR, politisi itu, bisa menyuarakan apa yang menjadi sikap dari kita masing-masing juga bisa, apakah nanti itu bisa mengubah, tergantung nanti di dalam DPR-nya," kata dia.

Baca juga: Eks Pegawai KPK Berencana Dirikan Partai Politik

Johan pun berpesan kepada para eks pegawai KPK yang hendak mendirikan partai politik untuk terus menjaga integritas dan idealisme mereka jika kelak telah masuk ke arena politik.

"Kalau dia sudah di parpol tentu berbeda iklimnya. Apakah itu tidak bisa, bisa. Dia bisa membawa idealisme itu sebagai parpol nanti menunangkan apa yang menjadi idealisme mereka, tetapi tantangan dan hambatannya itu berbeda membawa idealisme ketika di KPK," ujar Johan.

Sebelumnya, mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang mengungkapkan rencananya untuk mendirikan partai politik.

Baca juga: Pimpinan KPK Lempar ke BKN soal Eks Pegawai Tak Lolos TWK Bisa Direkrut Polri

Rasamala termasuk dalam 57 pegawai KPK yang diberhentikan karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Pemikirannya, kalau mau bikin perubahan yang punya impact besar, partai politik adalah salah satu kendaraan strategis dalam sistem demokrasi," kata Rasamala saat dihubungi, Rabu (13/10/2021).

Rasamala meyakini, ada peluang besar untuk membangun partai politik yang bersih, berintegritas, dan akuntabel. Sebab, publik banyak mengkritik partai politik yang sudah ada.

Namun, ia mengakui rencana mendirikan partai politik bakal menghadapi tantangan besar karena syarat pendirian partai politik yang rumit.

"Kalau bisa terwujud (Partai Serikat Pembebasan) saya yakin kita bisa memberikan dorongan lebih kuat lagi untuk perubahan, dan kemajuan bagi indonesia, tentu syaratnya Indonesia mesti bersih dari korupsi," ujar Rasamala.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Nasional
Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Nasional
Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Nasional
Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Nasional
Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Nasional
Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Nasional
PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.