Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marah-marah Lagi, Risma Diminta Salurkan Energi untuk Fokus Benahi Data

Kompas.com - 14/10/2021, 17:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat, Menteri Sosial Tri Rismaharini semestinya merampungkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ketimbang sering meluapkan amarahnya.

Menurut dia, jika persoalan tersebut sudah diselesaikan, maka Risma tidak akan menumpahkan kemarahan di setiap kunjungan kerjanya.

"Cara yang terbaik adalah selesaikan akar persoalannya, pemutakhiran data. Kalau sistemnya sudah dibenahi, maka saya kira, cara-cara penyelesaiannya pun bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Antara Ganjar, Risma, dan Puan di Bursa Pencapresan Internal PDI-P...

Ketua DPP Golkar itu menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi Risma yang kembali marah-marah, terbaru di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ace mengatakan, Komisi VIII sudah berulang kali mengingatkan agar Risma segera merampungkan pemutakhiran data tersebut.

Ia menilai, amarah Risma di sejumlah kunjungan kerja timbul lantaran permasalahan data.

Baca juga: Bela Risma soal Gaya Marah-marah, PDI-P: Sejak Jadi Wali Kota Begitu

Atas hal tersebut, Ace mempertanyakan apakah sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bisa mengkoordinasikan sistem pendataan DTKS, sehingga timbul amarah Risma.

"Itu diselesaikan dan dibenahi, misalnya bagaimana melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, bagaimana mengoptimalkan peran dari pilar-pilar sosial, pilar-pilar itu seperti pendamping PKH, pendamping TKSK dan lain lain," ujar dia.

Ace mengatakan, Risma memiliki energi yang seharusnya disalurkan untuk lebih membenahi sistem pemutakhiran data.

Menurut dia, hal tersebut jauh lebih baik jika energi yang besar itu dialihkan ke amarah.

"Jadi menurut saya ini perlu diselesaikan lah akar masalahnya supaya jangan sampai selalu menimbulkan kemarahan kemarahan di sana sini," ujar Ace.

Baca juga: Mensos Risma Salurkan Bantuan dan Berdayakan Kelompok Marjinal di NTB

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com