KILAS

Serap Aspirasi Nelayan, Kementerian KP Tinjau Ulang Penetapan HPI dan Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Kompas.com - 14/10/2021, 16:54 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) saat melakukan konsultasi publik secara daring dengan melibatkan stakeholders perikanan tangkap, Kamis (14/10/2021).
DOK. Humas Kementerian KPKementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) saat melakukan konsultasi publik secara daring dengan melibatkan stakeholders perikanan tangkap, Kamis (14/10/2021).

Dari total delapan peraturan telah diselesaikan sebanyak enam rancangan, sedangkan dua peraturan dalam proses penyusunan

“Sementara aturan mengenai penangkapan ikan terukur akan kami dorong dalam bentuk peraturan pemerintah. Ini akan menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan di lapangan nanti,” ujar Zaini dalam konferensi pers Kementerian KP, Kamis.

Lebih lanjut ia menyampaikan, terdapat beberapa materi muatan rancangan peraturan pemerintah terkait penangkapan ikan terukur.

Baca juga: RI Bakal Terapkan Sistem Penangkapan Ikan Berbasis Kuota, Investor Asing Bisa Ikutan

Materi yang dimaksud antara lain pembagian daerah penangkapan ikan, yaitu zona industri, zona nelayan lokal, dan zona pemijahan serta daerah bertelur atau nursery and spawning grounds.

"Selain itu, kami juga membuat rancangan peraturan yang memuat ketentuan kerja sama sistem kontrak, estimasi potensi, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan,” ujar Zaini.

Kemudian, lanjut dia, tingkat pemanfaatan dan alokasi sumber daya ikan, alat penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, awak kapal perikanan hingga suplai pasar domestik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dua dari tiga variabel penentu PNBP subsektor perikanan tangkap

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Trian Yunanda menjelaskan, terdapat tiga variabel penentu PNBP subsektor perikanan tangkap.

“Tiga variabel tersebut meliputi penentuan tarif dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), HPI, dan produktivitas kapal penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Kementerian KP,” ucapnya.

Untuk menentukan HPI dan produktivitas tersebut, sambung Trian, Kementerian KP menggunakan data dua tahun terakhir yang dikumpulkan dari 124 pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia.

Menurutnya, data dari 124 pelabuhan perikanan tidak mungkin dimanipulasi. Sebab, Kementerian KP diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga: Sukseskan Perikanan Budidaya, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembesaran Nila Sistem Bioflok

“Nah, terkait HPI ini, terakhir ditetapkan pada 2011 dengan basis data 2010. Jadi HPI sudah 10 tahun tidak ada penyesuaian. Kami tidak bisa memanipulasi harga itu dan tentunya selama 10 tahun harga-harga sudah naik, terjadi inflasi dan kami harus melakukan penyesuaian,” imbuh Trian.

Sementara itu, Ketua II Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus Siswa Putra menilai, kehadiran PP 85/2021 jauh lebih bagus dibanding PP 75/2015.

Sebab, kata dia, PP 85/2021 mampu memberikan peluang besar terhadap keberpihakan perekonomian pelaku usaha.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

Nasional
PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

Nasional
Satgas: Peneliti Masih Pelajari Dampak Varian Omicron terhadap Efikasi Vaksin

Satgas: Peneliti Masih Pelajari Dampak Varian Omicron terhadap Efikasi Vaksin

Nasional
UPDATE 29 November 2021: Bertambah 176 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.112

UPDATE 29 November 2021: Bertambah 176 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.112

Nasional
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Turun 98,57 Persen sejak Puncaknya

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Turun 98,57 Persen sejak Puncaknya

Nasional
Pakar Nilai Tidak Adil jika UU PPP Direvisi untuk Muluskan UU Cipta Kerja

Pakar Nilai Tidak Adil jika UU PPP Direvisi untuk Muluskan UU Cipta Kerja

Nasional
Soal Bentrokan Kopassus Vs Brimob, Polri: Itu Hanya Permasalahan Kecil, Sudah Diselesaikan

Soal Bentrokan Kopassus Vs Brimob, Polri: Itu Hanya Permasalahan Kecil, Sudah Diselesaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.