Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/10/2021, 13:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, perusahaan negara sebaiknya digabung agar lebih kuat dan memiliki jaringan yang luas.

Jokowi mengingatkan agar jangan sampai ada lagi perusahaan-perusahaan negara yang kecil dan bertebaran.

"Jangan sampai perusahaan (perusahaan negara) kecil-kecil bertebaran, sehingga kekuatannya menjadi minim baik dari sisi keuangan, modal. Kalau bergabung seperti ini kekuatannya akan menjadi gede," ujar Jokowi saat meresmikan penggabungan PT Pelindo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/10/2021).

Jokowi menyampaikan hal merujuk kepada kondisi PT Pelindo sebelumnya yang terbagi menjadi empat, yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV.

Baca juga: Hadiri KTT G20, Jokowi Ajak Dunia Kawal Perdamaian Afghanistan

Dia mengungkapkan, sejak tujuh tahun lalu dirinya telah memerintahkan penggabungan keempat perusahaan negara tersebut.

Selain itu, Jokowi juga menyebutkan telah meminta agar penggabungan dilanjutkan dengan membentuk holding company atau perusahaan induk.

"Saya tunggu-tunggu tujuh tahun. Tidak terealisasi. Sudah dimulai, oke kalau tidak diholdingkan transisinya ada, jadi virtual holding," ungkap Jokowi.

"Dilakukan virtual holdingnya, tapi holdingnya belum ketemu. Dan hari ini alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Dirut PT Pelindo sudah terjadi. Yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV menjadi PT Pelindo atau PT Pelabuhan Indonesia," jelasnya.

Setelah penggabungan ini, Jokowi berharap bisa menekan biaya logistik di Indonesia sehingga bisa bersaing dengan biaya logistik negara-negara lain.

Jokowi mengungkapkan, besaran biaya logistik di negara-negara lain hanya sekitar 12 persen. Sementara itu, biaya logistik di Indonesia masih 23 persen.

Baca juga: Pelindo Resmi Merger, Jokowi: Saya Sudah Tunggu-tunggu sejak 7 Tahun Lalu

"Apa yang kita harapkan dari sini. Yang pertama sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara2 lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita akan menjadi lebih baik," tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar ada partner untuk PT Pelindo. Namun, syaratnya partner yang ada nantinya harus memiliki jaringan yang luas.

"Sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Artinya apa produk kita, barang-barang kita, bisa menjelajah ke mana-mana," tambah kepala negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com