Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Menyoroti Tentara yang Tidak Menyatu dengan Rakyat...

Kompas.com - 14/10/2021, 09:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Bayu Galih

PERNYATAAN Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo tentang hubungan tentara dengan rakyat telah memicu banyak polemik yang cukup ramai di medsos.

Apa sebenarnya yang sedang terjadi?

Membicarakan hubungan tentara dengan rakyat adalah membicarakan sesuatu yang amat sensitif. Hal ini disebabkan oleh setidaknya dua hal yang sangat mempengaruhinya.

Pertama, adalah sejarah kelahiran tentara Indonesia yang berjuang bersama rakyat dan berhasil mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka.

Kedua, adalah catatan sejarah tentang peran tentara di era Orde Baru di ranah sosial politik selama puluhan tahun.

Baca juga: 60 Pati TNI Naik Pangkat, Wakasau A Gustaf Brugman Naik Jadi Bintang Tiga

Setelah bergulir reformasi yang diikuti dengan bubarnya ABRI menjadi TNI dan Polri, kedudukan TNI menjadi sorotan.

Hal tersebut karena banyak sekali yang dikerjakan oleh ABRI ketika itu ternyata adalah merupakan tugas tugas Polri dan pemerintah daerah, bukan tugas tentara.

Kekhawatiran bergesernya kembali peran tentara sebagai alat negara menjadi alat kekuasaan, sampai sekarang masih terlihat di permukaan antara lain dari prosedur fit and proper test oleh DPR bagi para calon Panglima TNI.

Baca juga: Panglima TNI Naikkan Pangkat 60 Perwira Tinggi, Terbanyak TNI AD

Kedua hal tersebut menjadikan topik pembicaraan tentang hubungan tentara dengan rakyat menjadi "sensi".

Dalam hal ini penjelasan tentang hubungan TNI dengan rakyat tidak cukup bisa diutarakan dalam satu atau dua kalimat saja. Misalnya, pernyataan bahwa TNI menyatu dengan rakyat atau sebaliknya TNI tidak menyatu dengan rakyat.

Meminjam istilah anak milenial, maka pasti akan muncul pertanyaan "maksud lo?".

Sekali lagi, itu semua disebabkan karena pernyataan hubungan tentara dengan rakyat menjadi "sensi" berkait dua hal penting yang melatarbelakanginya.

Kesimpulan sementara penjelasan mengenai hubungan tentara dengan rakyat tidak akan cukup dapat dimengerti bila hanya diutarakan dalam satu atau dua kalimat saja.

Apakah TNI menyatu dengan rakyat?

Baca juga: Saat Panglima Sopiri Ketum PBNU Said Aqil Siradj Naik Golf Car di Mabes TNI...

Jawaban terhadap pertanyaan ini saja sudah akan sangat tergantung dari perspektif mana melihatnya.

Apabila dilihat dari mekanisme penyelenggaraan pemilu sebagai tiang utama negara demokrasi maka akan sangat jelas bahwa TNI sangat amat terpisah dengan rakyat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com