Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4,2 Juta Kasus Covid-19: Situasi Dianggap Membaik, tapi Hati-hati Lakukan Pelonggaran

Kompas.com - 14/10/2021, 06:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Ia juga meminta masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan untuk menekan kasus Covid-19 serendah mungkin.

Baca juga: Kemenkes: Kasus Kematian Akibat Covid-19 Turun 32 Persen dalam Sepekan Terakhir

Sebab, kata Nadia, terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di seluruh daerah, baik dari sisi transportasi maupun mobilitas ke tempat rekreasi.

"Kami ingin kembali mengingatkan bagaimana kondisi kita pada bulan Juni-Juli di mana kasus Covid-19 kita meningkat dengan sangat tajam, setelah terjadinya peningkatan pergerakan yang diikuti oleh protokol kesehatan yang kendor," kata Nadia.

Hati-hati Buka Pariwisata

Kendati situasi terus membaik, pemerintah diingatkan untuk tetap berhati-hati dalam memberikan pelonggaran terkait masuknya warga negara asing ke wilayah Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah berencana membuka pintu masuk bagi turis mancanegara untuk berwisata ke Bali dan mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional menjadi 5 hari.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani berpandangan, rencana membuka pariwisata Bali berpotensi menimbulkan masuknya varian baru Covid-19 yang datang dari luar negeri.

"Kalau kita mau jujur, sebenarnya pembukaan bandara internasional Bali yang terlalu dini ini masih mengkhawatirkan. Apalagi beberapa negara tetangga yang dekat dengan kita, kasusnya meledak lagi seperti Singapura dan Malaysia," kata Netty.

Baca juga: Penerbangan Internasional ke Bali Dibuka, Satgas: Yang Masuk ke Indonesia yang Benar-benar Sehat

Politikus PKS itu berpendapat, pemerintah hendaknnya lebih memprioritaskan sektor kesehatan masyarakat apabila ingin membuka pintu penerbangan internasional.

Menurut dia, pemerintah mesti menerapkan sejumlah syarat bagi warga negara asing (WNA) yang hendak melancong ke Bali.

"Para WNA yang masuk harus memiliki sertifikat vaksinasi dosis lengkap. Lebih bagus lagi apabila vaksinnya adalah vaksin yang kebal akan virus varian baru," kata Netty.

Selain itu, pemerintah juga mesti menyiapkan aturan karantina ketat bagi para WNA sebelum beraktivitas di Bali, dan apra WNA juga wajib diperiksa PCR test sebelum beraktivitas.

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane menilai, rencana pemerintah mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional tidak tepat.

Baca juga: 19 Negara Diizinkan Masuk ke Indonesia Lewat Bali dan Kepri, Ini Daftarnya

Sebab, kata dia, meski kasus Covid-19 sudah berada di titik rendah, namun situasi penularan virus masih terjadi dalam transmisi komunitas.

"Kalau mengurangi 5 hari karena Covid-19 itu sudah terkendali saya kira tidak tepat. Mengapa? Walau kasus kita turun, saat ini kita ini masih berada pada situasi transmisi komunitas, itu artinya belum terkendali," kata Masdalina.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com