Soal Pencapresan, Wasekjen PDI-P: Partai Akan Dengarkan Aspirasi yang Berkembang Tanpa Harus Ribut

Kompas.com - 13/10/2021, 18:45 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Arif Wibowo memberi keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Sekretaris Jenderal PDI-P Arif Wibowo memberi keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan, partainya akan tetap mendengarkan aspirasi publik mengenai pencalonan presiden tanpa harus menimbulkan keributan.

"Saya kira partai akan selalu mendengarkan baik-baik seluruh dinamika politik yang berkembang di masyarakat, aspirasi yang berkembang tanpa harus ribut, kecuali memang ada kesengajaan untuk meributkan ini," kata Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Arif menegaskan, PDI-P tengah fokus melakukan konsolidasi serta melaksanakan kerja kerakyatan agar dapat meraih kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Untuk itu, ia menilai, aspirasi kader mengenai pencapresan hendaknya disampaikan melalui internal partai, bukan malah digembar-gemborkan di muka publik.

"Enggak usah pengumuman-pengumuman yang menimbulkan kegaduhan, wong kita mau solid. Jangan sampai malah timbul perpecahan atau potensi perpecahan, kan begitu," ujar Arif.

Baca juga: Gaduh soal Celeng, PDI-P Tegaskan Pencapresan Kewenangan Megawati

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menambahkan, keputusan soal capres dan cawapres yang akan diusung PDI-P pada Pilpres 2024 merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan, kader-kader PDI-P hendaknya tidak perlu meributkan persoalan capres/cawapres.

"Kalau ada aspirasi-aspirasi itu, karena partai kita ini sedang mengorganisir diri untuk menjadi partai yang solid dan tertib, maka ya mesti disampaikan ke dalam saja, lewat struktur partai," kata Arif.

Sebelumnya, Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto memunculkan istilah bukan banteng, tetapi celeng bagi kader PDI-P yang mendeklarasikan capres.

”Adagium di PDI-P itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apa pun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng,” ujar Bambang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Nasional
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.