Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azyumardi Azra: Seharusnya Ketua-Anggota Dewan Pengarah BRIN adalah Ilmuwan Berkaliber Internasional

Kompas.com - 13/10/2021, 15:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, angkat bicara soal pelantikan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Azyumardi berpendapat, jika BRIN ingin melakukan riset dan inovasi yang ungul, seharusnya Jokowi melantik ilmuwan atau peneliti berstandar internasional sebagai Ketua Dewan Pengarah.

“Seharusnya Ketua dan Anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional,” kata Azyumardi, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN

Selain itu, Azyumardi berpandangan, pelantikan Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai Pimpinan Dewan Pengarah BRIN akan memberikan kesan politis.

Ia menegaskan, posisi Ketua Dewan Pengarah BRIN tidak sepatutnya diisi oleh Ketum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi.

“Boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” imbuh Azyumardi.

Azyumardi menambahkan, Presiden Jokowi seharusnya belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memiliki Ketua Dewan Pengarah dari partai politik.

Adapun, Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini masih dijabat oleh Megawati.

“Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust (kepercayaan) publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” kata dia.

Baca juga: 10 Anggota Dewan Pengarah BRIN Resmi Dilantik, Ini Susunannya

Selain itu, Azyumardi juga menilai BRIN akan sulit bersaing di masa depan dalam rangka menciptakan teknologi kekinian.

Apalagi, lembaga pemerintah non-kementerian seperti LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN juga sudah dilebur dan dipimpin oleh pelaksana tugas.

Menurut dia, sisa masa jabatan Jokowi di periode ini tidak akan cukup untuk membuat BRIN menjadi legacy.

“Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi mengonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik, tidak berantakan seperti sekarang,” ungkap dia.

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Kekayaaan Rp 214 Miliar

Diketahui, Presiden Jokowi resmi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN, pada Rabu (13/10/2021), di Istana Negara.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah.

Sekretaris Dewan Pengarah dijabat oleh Sudhamek Agung Waspodo Soenjoto. Selanjutnya, enam orang ditetapkan sebagai anggota, yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com