Dituding Kuasa Hukum Luhut Minta Saham Freeport, Ini Kata Haris Azhar

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis dan pengacara Haris Azhar menjawab tudingan pihak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait permintaan saham PT Freeport Indonesia yang dilakukannya.

Tudingan itu disampaikan pengacara Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang, dalam tayangan "Mata Najwa" yang diunggah di YouTube Najwa Shihab pada 30 September 2021.

Haris Azhar kemudian menjelaskan bahwa dia pernah mendatangi pihak Luhut Binsar Pandjaitan untuk mewakili masyarakat adat setempat.

Baca juga: Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

"Saya minta saham? Memangnya saya siapa? Pertama saya jelaskan, saya datang atas nama kuasa hukum masyarakat adat, tiga-empat kampung di sekitar Freeport Indonesia di Mimika," ujar Haris kepada Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

"Yang secara kontraktual dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, dinyatakan memiliki hak bagi hasil atau saham," kata dia.

Haris menerangkan, ia tidak bertemu dengan Luhut, tetapi bertemu dengan staf dan deputi Menko Marves.

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua yang tinggal di sekitarnya.

Baca juga: Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Haris menerangkan, pertemuan itu terjadi hanya satu kali, yaitu pada 4 Maret 2021.

Sebab, selama ini tata kelola saham tidak dibarengi dengan penyusunan Perda yang menjadi payung hukum.

"Saya ke Menko (Marves) memberi tahu agar negara membantu munculnya Perda di tingkat kabupaten," ujar dia.

Baca juga: Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Haris Azhar mengungkapkan, setelah pertemuan itu, belum ada upaya perbaikan yang dilakukan Luhut pada situasi tersebut.

"Semua argumentasi saya ada buktinya, surat audiensi, surat kuasa, dan legal opinion," tuturnya.