Kompas.com - 13/10/2021, 14:01 WIB
Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga SHUTTERSTOCKIlustrasi kekerasan dalam rumah tangga

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Koalisi Penghapusan Kekerasan pada Anak mendorong pemerintah untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual.

Hal tersebut menyusul adanya kasus dugaan kekerasan seksual pada tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang dilakukan ayah kandungnya.

CEO Save The Children Indonesia sekaligus Ketua Koalisi Penghapusan Kekerasan pada Anak di Indonesia (IJF EVAC) Selina Patta Sumbung mengatakan, setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

"Negara, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertangung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,” ujar Selina, dikutip dari siaran pers, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan

Menurut Selina, setiap kasus kekerasan pada anak harus ditangani secara komprehensif. Tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga aspek tumbuh kembang seperti fisik, psikologis dan psikososial anak.

"Hal tersebut perlu menjadi prioritas penanganan,” kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Aliansi PKTA (Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak) meminta pemerintah melakukan tindakan yang tepat, antara lain penerapan manajemen kasus dalam proses penanganan.

"Penanganan kasus ini perlu dilakukan oleh pekerja sosial, manajer kasus, pendamping kasus terlatih yang ditunjuk dengan tetap melibatkan profesional atau layanan yang dibutuhkan seperti psikolog, advokat, medis, dan lainnya," kata dia.

Menurut Selina, alur yang dapat dilakukan oleh pendamping kasus di antaranya adalah meminta persetujuan, melakukan assesmen secara menyeluruh, merumuskan rencana pemberian layanan dan tidak membatasi pada pemberian layanan hukum.

Kemudian, memberikan layanan yang dibutuhkan dengan memperhatikan hak anak, tahap perkembangan anak, monitoring dan evaluasi serta terminasi atau pengakhiran kasus apabila hak anak dan kebutuhannya telah terpenuhi.

Hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyedia layanan perlindungan anak.

"Peningkatan kapasitas harus terus dilakukan dengan menjadikan hak anak, perlindungan anak, kebijakan keselamatan anak, manajemen kasus, supervisi, dan dukungan psikososial sebagai kompetensi inti atau persyaratan SDM," kata dia.

Baca juga: Serangan Siber terhadap Project Multatuli Dikecam, Bentuk Pembungkaman Pers

Selanjutnya adalah pengembangan mekanisme supervisi dalam penanganan kasus yang perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional untuk memastikan setiap kasus tertangani dengan baik.

Supervisi tersebut harus memberikan fungsi edukasi, dukungan, selain fungsi administratif kepada seluruh SDM penyedia layanan perlindungan anak.

Terakhir adalah penerapan etika dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

"Kerahasiaan adalah salah satu prinsip utama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar seluruh pihak wajib merahasiakan identitas anak, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban maupun saksi dalam pemberitaan di media massa.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2019 tentang pedoman pemberitaan ramah anak.

Sebelumnya diberitakan, kasus pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur yang terjadi pada 2019 kembali mengemuka. Berdasarkan laporan Project Multatuli, penanganan kasus tersebut dihentikan polisi.

Artikel tersebut mengungkapkan kasus seorang ibu bernama Lydia (nama samaran) yang melaporkan dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak kandungnya.

Kekerasan seksual itu diduga dilakukan mantan suaminya pada 2019.

Baca juga: Usai Dapat Serangan Siber, Situs Project Multatuli Belum Pulih Sepenuhnya

Lydia mengaku saat itu telah melaporkan perkara tersebut ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Luwu Timur, serta Polres Luwu Timur.

Namun, menurut Lydia, ia tidak mendapatkan keadilan dari dua instansi tersebut dan malah disebut mengidap gangguan kesehatan mental.

Pada 10 Desember 2019, Polres Luwu Timur menghentikan proses penyidikan. Mantan suami Lydia disebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) di kantor pemerintahan Luwu Timur.

Belakangan, Polres Luwu Timur sempat membantah dan menyatakan bahwa artikel tersebut hoaks.

Namun, label hoaks itu kemudian mendapat kecaman dari insan pers, salah satunya disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Nasional
KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

Nasional
RUU PDP Masih 'Deadlock', Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

Nasional
KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Nasional
Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Nasional
Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Nasional
 Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Nasional
Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Nasional
Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Nasional
Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Nasional
Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Nasional
Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.