Epidemiolog Pertanyakan Referensi Pemerintah Kurangi Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional

Kompas.com - 13/10/2021, 13:31 WIB
Ilustrasi karantina virus corona dilakukan setelah diduga terpapar atau terinfeksi virus corona. CDC memperbarui pedoman terkait penerapan karantina. SHUTTERSTOCK/Sergey BezgodovIlustrasi karantina virus corona dilakukan setelah diduga terpapar atau terinfeksi virus corona. CDC memperbarui pedoman terkait penerapan karantina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mempertanyakan, rujukan yang digunakan pemerintah dalam memutuskan pengurangan masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional saat tiba di Indonesia.

Ia menjelaskan, secara teori, masa inkubasi terpanjang Covid-19 terjadi 2-14 hari sehingga membutuhkan waktu karantina yang tidak singkat.

"Jika kemudian kita akan mengurangi masa karantina tentu ada hasil risetnya ya," kata Masdalina saya dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Akan Dikurangi Jadi 5 Hari, Ini Penjelasan Luhut

Masdalina mencontohkan, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan menjadi 7 hari dengan pemeriksaan PCR negatif, namun masa karantina bisa menjadi 10 hari tanpa dilakukan pemeriksaan.

"Nah sekarang bagaimana dengan Indonesia, saya belum menemukan referensi yang menyatakan masa inkubasi itu bisa 5 hari," ujarnya.

Masdalina mengaku tak setuju dengan pengurangan masa karantina tersebut, karena masa inkubasi rata-rata terjadi pada hari kelima dan keenam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi, kata dia, penderita Covid-19 terkadang tidak merasakan gejala namun masih bisa menularkan virus.

"Meski penularannya kecil dan itu mencegah penularan dengan 3M di masyarakat, tapi 5 hari masih puncak-puncaknya ya. Kita lihat saja nanti evaluasi kebijakan itu kalau kita ketemu varian lain, salah satu kontribusi dari karantina yang terlalu singkat," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan, pengurangan masa karantina pernah dilakukan pemerintah pada Januari 2021, saat itu masa karantina pelaku perjalanan internasional juga ditetapkan menjadi 5 hari.

Namun, masa karantina yang pendek tersebut berakibat pada masuknya variant of concern (VoC) ke Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.