Megawati Akan Jadi Ketua Dewan Pengarah, BRIN Diharapkan Tetap Profesional

Kompas.com - 13/10/2021, 12:31 WIB
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020). DOK PDI-PKetua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana berharap, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat menjaga nilai profesional dan independensi meski posisi ketua Dewan Pengarah BRIN akan diisi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

"Catatan yang paling penting itu tentu ketika misalkan posisinya ada orang partai, termasuk Bu Mega di situ, tentu ketika membuat atau menghasilkan kebijakan tetap menjaga nilai-nilai profesional, independensi, terus kebijakan yang berbasiskan bukti," kata Aditya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

"Bukan preferensi-preferensi politik yang tanpa ada dasarnya. itu menurut saya yang harus dihindari," kata Aditya melanjutkan.

Baca juga: Siang Ini, Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Aditya berpandangan, ketentuan yang mengatur bahwa ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan ex officio ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi (BPIP) merupakan upaya pemerintah menyinkronkan hasil-hasil penelitian dengan ideologi Pancasila maupun kebijakan pemerintah.

Ia mengingatkan, BRIN memiliki output kebijakan untuk diterapkan oleh pemerintah, berbeda dengan lembaga riset lain yang kegiatannya murni riset secara akademik.

Oleh sebab itu, menurut Aditya, penting bagi pemerintah hasil riset maupun kebijakan yang dihasilkan oleh BRIN sesuai dengan garis yang telah ditetapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Arahnya itu yang diinginkan pemerintah untuk bikin inline, satu garis gitu ya, antara kebijakan ilmu pengetahuan, yang beragam macam-macam itu dengan arah kebijakan pemerintah satu arah, satu garis," kata dia.

Kendati demikian, Aditya mengakui pendekatan seperti itu dapat memunculkan perdebatan di tengah publik karena ada pandangan bahwa ilmuan semestinya bersikap netral terhadap politik.

"Yang diinginkan oleh ilmuwan adalah kebijakan yang sejalan dengan bukti/hasil riset, bukan demi kepentingan pribadi/kelompok. Ini yang menurut saya,publik masih sulit menerima kondisi pembentukan BRIN yang sarat dengan kepentingan parpol tertentu," kata Aditya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akan melantik Dewan Pengarah BRIN, Rabu siang ini. Salah satu yang akan dilantik adalah Megawati selaku ketua Dewan Pengarah BRIN.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

Nasional
Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Nasional
Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Nasional
Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Nasional
Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Nasional
Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Nasional
Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Nasional
Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Nasional
Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Nasional
Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Nasional
Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.