Kompas.com - 13/10/2021, 12:31 WIB
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020). DOK PDI-PKetua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana berharap, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat menjaga nilai profesional dan independensi meski posisi ketua Dewan Pengarah BRIN akan diisi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

"Catatan yang paling penting itu tentu ketika misalkan posisinya ada orang partai, termasuk Bu Mega di situ, tentu ketika membuat atau menghasilkan kebijakan tetap menjaga nilai-nilai profesional, independensi, terus kebijakan yang berbasiskan bukti," kata Aditya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

"Bukan preferensi-preferensi politik yang tanpa ada dasarnya. itu menurut saya yang harus dihindari," kata Aditya melanjutkan.

Baca juga: Siang Ini, Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Aditya berpandangan, ketentuan yang mengatur bahwa ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan ex officio ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi (BPIP) merupakan upaya pemerintah menyinkronkan hasil-hasil penelitian dengan ideologi Pancasila maupun kebijakan pemerintah.

Ia mengingatkan, BRIN memiliki output kebijakan untuk diterapkan oleh pemerintah, berbeda dengan lembaga riset lain yang kegiatannya murni riset secara akademik.

Oleh sebab itu, menurut Aditya, penting bagi pemerintah hasil riset maupun kebijakan yang dihasilkan oleh BRIN sesuai dengan garis yang telah ditetapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Arahnya itu yang diinginkan pemerintah untuk bikin inline, satu garis gitu ya, antara kebijakan ilmu pengetahuan, yang beragam macam-macam itu dengan arah kebijakan pemerintah satu arah, satu garis," kata dia.

Kendati demikian, Aditya mengakui pendekatan seperti itu dapat memunculkan perdebatan di tengah publik karena ada pandangan bahwa ilmuan semestinya bersikap netral terhadap politik.

"Yang diinginkan oleh ilmuwan adalah kebijakan yang sejalan dengan bukti/hasil riset, bukan demi kepentingan pribadi/kelompok. Ini yang menurut saya,publik masih sulit menerima kondisi pembentukan BRIN yang sarat dengan kepentingan parpol tertentu," kata Aditya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akan melantik Dewan Pengarah BRIN, Rabu siang ini. Salah satu yang akan dilantik adalah Megawati selaku ketua Dewan Pengarah BRIN.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Nasional
Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.