Jokowi: Setop Ekspor Bahan Mentah Tambang, Jangan Hanya Jadi Tukang Gali

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan adanya hilirisasi industri besar-besaran di Indonesia, khususnya di sektor tambang.

Dengan besarnya potensi tambang yang dimiliki RI, ia tidak mau lagi ada ekspor dalam bentuk bahan mentah atau raw material.

"Kalau tambang ya kita jangan menjadi hanya tukang gali saja, anugerah yang diberikan Allah kepada kita betul-betul sangat luar biasa besarnya," kata Jokowi saat memberikan arahan pada peserta Program Pendidikan Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

"Kalau kita hanya tukang gali, kemudian kita kirim keluar, mereka buat smelter di sana, kemudian dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian kembali ke sini kita beli, inilah yang sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, harus mulai kita hilangkan," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Tak Respons Surat Guru Besar soal Statuta UI yang Bermasalah, Mahasiswa-Dosen UI Beraksi

Jokowi mengatakan, Indonesia tidak akan mendapat nilai tambah jika hanya mengekspor bahan mentah. Padahal, pendapatan negara salah satunya dihasilkan dari sektor tersebut.

Ia mencontohkan potensi pemanfaatan nikel. Sumber daya tersebut dapat diolah menjadi katoda baterai stainless steel atau menjadi litium baterai untuk selanjutnya diintegrasikan dengan industri otomotif.

Pemanfaatan itu, kata Jokowi, membuka kesempatan bagi RI untuk mengembangkan industri mobil listrik dan menyumbangkan pendapatan dalam negeri.

"Jangan kehilangan kesempatan lagi kita, jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah, saya sudah sampaikan, setop ekspor bahan mentah," ucap Jokowi

"Kita paksa entah itu BUMN kita, swasta kita, atau investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri," tandasnya.

Untuk memaksimalkan nilai tambah tersebut, lanjut Jokowi, pemerintah telah mengambil alih kepemilikan sejumlah perusahaan asing di Tanah Air.

Freeport misalnya, selama 54 tahun dikelola oleh Freeport McMoRan, dua tahun yang lalu mayoritas sahamnya berhasil diambil alih pemerintah RI dari 9 persen menjadi mayoritas 51 persen.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Ambil Alih Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Rokan

Kemudian, Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total dari Perancis diambil alih pemerintah dan 100 persen diberikan kepada Pertamina.

Lalu, ada Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, juga sudah 100 persen diberikan kepada Pertamina.

Dengan langkah-langkah tersebut, Jokowi berharap tercipta hilirisasi industri sehingga pendapatan negara meningkat.

"Sekarang tinggal kita melihat, kita bisa tidak melanjutkan, meningkatkan produksi dari yang sudah kita ambil alih ini. Inilah yang masih menjadi pertanyaan," kata Presiden.