Menlu RI Minta Semua Vaksin Covid-19 yang Mendapat Izin WHO Harus Diakui secara Setara

Kompas.com - 13/10/2021, 11:29 WIB
Ilustrasi vaksin Pfizer ShutterstockIlustrasi vaksin Pfizer

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan semua vaksin Covid-19 yang telah memperoleh use listing procedure (EUL) atau sudah diakui badan kesehatan duni atau WHO harus diakui secara setara.

Hal ini disampaikan Retno saat memimpin Pertemuan Ke-6 COVAX EMC Engagement Group saat melakukan kunjungan ke Ankara, Turki, tanggal 11-12 Oktober 2021.

“Semua vaksin yang telah memperoleh EUL WHO harus diakui secara setara dan secara konsisten teman-teman tahu bahwa ini adalah posisi yang konsisten dari Indonesia sejak awal,” kata Retno dalam keterangan pers virtual, Selasa (13/10/2021) malam.

Baca juga: Indonesia dan Turki Sepakat Saling Akui Sertifikat dan Hasil Tes PCR Vaksin Covid-19

Menurut dia, saling mengakui sertifikasi vaksin dapat melengkapi upaya untuk menghindari diskriminasi vaksin di dunia.

Selain itu, ia menyampaikan, saat ini sudah mulai ada tren positif terkait kasus Covid-19 di dunia.

Sebab, lanjut dia, kasus dan kematian mingguan telah menurun secara global dan hampir sepertiga dunia sekarang sudah divaksinasi lengkap.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Retno mengatakan, saat ini sudah tidak ada kendala dalam hal pasokan vaksin Covid-19. Produksi vaksin global pun sekarang mencapai 1,5 miliar dosis per bulan.

Akan tetapi, tantangan dalam pengentasan pandemi saat ini adalah dalam hal mengumpulkan kemauan politik untuk mendistribusikan vaksin secara merata dan memastikan pembiayaannya yang memadai untuk pengirimannya.

Baca juga: Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

“Kita harus waspada terhadap kebijakan yang dapat mempersulit upaya untuk kesetaraan vaksin. Jadi ini tetap harus terus kita waspadai walaupun tren terus menunjukkan hal yang positif,” ucap Retno.

Sementara itu, menurutnya, masih terdapat tren negatif terkait adanya kesenjangan vaksinasi yang cukup besar.

“Negara berpenghasilan rendah menerima kurang dari 1 persen vaksin dan 56 negara tidak memenuhi target untuk memvaksinasi 10 persen dari populasi mereka pada akhir September 2021,” ungkapnya.

Baca juga: Saat Jokowi Serukan Kesetaraan Vaksin di Sidang Umum PBB, tetapi Pemerintah Sediakan Vaksin Berbayar

Ia pun mendorong negara-negara berpenghasilan rendah tidak boleh tertinggal dalam hal vaksinasi Covid-19.

Terlebih, WHO juga baru meluncurkan Strategi Pencapaian Vaksinasi Global COVID-19 pada Pertengahan 2022.

“Dan semua pemangku kepentingan memiliki peran untuk mencapai target cakupan 70 persen di setiap negara pada tahun 2022,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.