Menlu RI Minta Semua Vaksin Covid-19 yang Mendapat Izin WHO Harus Diakui secara Setara

Kompas.com - 13/10/2021, 11:29 WIB
Ilustrasi vaksin Pfizer ShutterstockIlustrasi vaksin Pfizer

“Negara berpenghasilan rendah menerima kurang dari 1 persen vaksin dan 56 negara tidak memenuhi target untuk memvaksinasi 10 persen dari populasi mereka pada akhir September 2021,” ungkapnya.

Baca juga: Saat Jokowi Serukan Kesetaraan Vaksin di Sidang Umum PBB, tetapi Pemerintah Sediakan Vaksin Berbayar

Ia pun mendorong negara-negara berpenghasilan rendah tidak boleh tertinggal dalam hal vaksinasi Covid-19.

Terlebih, WHO juga baru meluncurkan Strategi Pencapaian Vaksinasi Global COVID-19 pada Pertengahan 2022.

“Dan semua pemangku kepentingan memiliki peran untuk mencapai target cakupan 70 persen di setiap negara pada tahun 2022,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

Nasional
Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Nasional
Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Nasional
Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.