Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 13/10/2021, 10:36 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan penularan Covid-19 seiring rencana dibukanya pintu bagi turis mancanegara untuk berwisata di Bali.

Charles mengatakan, rencana pemerintah tersebut harus diikuti dengan proses karantina dan testing yang ketat agar penularan Covid-19 dapat dicegah dan dideteksi secara cepat.

"Kuncinya ada di proses karantina dan testing yang ketat dan disiplin untuk WNA yang akan masuk ke Indonesia sehingga jika ada penularan dapat dideteksi dan dicegah secara dini," kata Charles saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Pemerintah Akan Lakukan Simulasi Sebelum Buka Pariwisata Bali untuk Turis

Politikus PDI-P itu berpendapat, rencana pembukaan wisata di Bali sesuai dengan kebijakan gas dan rem yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pandemi.

Ia menyebutkan, kegiatan ekonomi perlu dipulihkan agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaannya kembali.

"Jika kita lihat, misalnya, Bali adalah satu-satunya provinsi yang tidak dapat recover dari turunnya pandemi ini sehingga pembukaan akses untuk wisata internasional memang diperlukan," ujar Charles.

Lagipula, lanjut Charles, hanya enam negara yang kasusnya rendah sesuai kriteria WHO yang diperbolehkan masuk ke Indonesia.

"Jadi tidak semua negara diberi akses yang sama," kata dia.

Baca juga: Bali Segera Dibuka untuk Wisman, Anggota Komisi IX: Terlalu Dini dan Masih Mengkhawatirkan

Di samping itu, Charles juga menilai rencana pemerintah mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari delapan hari menjadi lima hari bukan masalah.

"Saya bukan peneliti ya. Tapi menurut informasi yang kami dapatkan dari hasil penelitian, varian Delta itu memiliki masa inkubasi yang lebih rendah. Sehingga menjadi masuk akal ketika varian delta masih menjadi varian dominan maka bisa dilakukan penyesuaian seperti ini," kata Charles.

Sebelumnya diberitakan, Bali tengah dipersiapkan untuk pembukaan dan penerimaan kembali kunjungan wisatawan mancanegara pada Oktober 2021.

Baca juga: Hal yang Perlu Diketahui soal Dibukanya Kembali Penerbangan Internasional ke Bali

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dari masukan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan pemangku kepentingan atau stakeholder pariwisata, kondisi di Bali sudah menunjukkan situasi yang kondusif dan langkah persiapan ini sudah masuk tahap akhir.

"Sesuai arahan dari Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan), kita akan persiapkan pada Oktober 2021,” kata Sandiaga seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (24/9/2021).

Sandiaga juga menjelaskan, pihaknya ingin seluruh destinasi wisata di Bali masuk dalam kategori zona hijau.

Sementara itu, Jokowi menekankan agar seluruh pemangku kepentingan harus mempersiapkan pembukaan penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai dengan baik.

"Kita harus siapkan secara detail infrastruktur, sehingga wisatawan datang, tetapi Covid-nya tetap terkendali," ujar Jokowi dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (8/10/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Imbau Calon Pemudik Segera Vaksinasi Booster Covid-19

Kemenkes Imbau Calon Pemudik Segera Vaksinasi Booster Covid-19

Nasional
Jokowi Larang ASN-Pejabat Bukber, Menpan RB Anjurkan Bakti Sosial

Jokowi Larang ASN-Pejabat Bukber, Menpan RB Anjurkan Bakti Sosial

Nasional
Larangan Bukber tak Berlaku untuk Masyarakat, hanya ke ASN dan Pejabat Pemerintahan

Larangan Bukber tak Berlaku untuk Masyarakat, hanya ke ASN dan Pejabat Pemerintahan

Nasional
Imbas Laporan Rp 349 T, Mahfud Dicurigai Arteria Dahlan, PPATK Bakal Dipolisikan MAKI

Imbas Laporan Rp 349 T, Mahfud Dicurigai Arteria Dahlan, PPATK Bakal Dipolisikan MAKI

Nasional
Tanggal 24 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 24 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mengenal Korps Tempur TNI AD: Infanteri, Kavaleri, dan Artileri

Mengenal Korps Tempur TNI AD: Infanteri, Kavaleri, dan Artileri

Nasional
ASN Diminta Patuhi Larangan Bukber, Sanksi Menanti Bagi yang Melanggar

ASN Diminta Patuhi Larangan Bukber, Sanksi Menanti Bagi yang Melanggar

Nasional
Jala PRT Minta Aturan Pelatihan dan Pengawasan PRT Diprioritaskan dalam Pembahasan RUU PPRT

Jala PRT Minta Aturan Pelatihan dan Pengawasan PRT Diprioritaskan dalam Pembahasan RUU PPRT

Nasional
Pimpinan Komisi III: Tindak Tegas Pihak yang Bertanggung Jawab Terkait Tewasnya 3 TKA China di Kalsel

Pimpinan Komisi III: Tindak Tegas Pihak yang Bertanggung Jawab Terkait Tewasnya 3 TKA China di Kalsel

Nasional
Jala PRT Apresiasi RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR

Jala PRT Apresiasi RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Kemensos Sebut Tak Ada Uang untuk Korban Gagal Ginjal, Tim Advokasi: Agak Lucu...

Kemensos Sebut Tak Ada Uang untuk Korban Gagal Ginjal, Tim Advokasi: Agak Lucu...

Nasional
Jajaran Pemerintah Dilarang Gelar Bukber, Seskab: Saat Ini ASN-Pejabat Dapat Sorotan Tajam

Jajaran Pemerintah Dilarang Gelar Bukber, Seskab: Saat Ini ASN-Pejabat Dapat Sorotan Tajam

Nasional
Tuduh Penegak Hukum Jual Beli LHA, Arteria Dahlan Ingin PPATK Lapor ke DPR Dulu

Tuduh Penegak Hukum Jual Beli LHA, Arteria Dahlan Ingin PPATK Lapor ke DPR Dulu

Nasional
Tegaskan Larangan Hanya untuk Pejabat, Istana: Masyarakat Umum Bebas Buka Puasa Bersama

Tegaskan Larangan Hanya untuk Pejabat, Istana: Masyarakat Umum Bebas Buka Puasa Bersama

Nasional
Ungkit Pidato Megawati, Politisi PDI-P Tak Lihat Peluang Prabowo Bakal Diusung sebagai Capres

Ungkit Pidato Megawati, Politisi PDI-P Tak Lihat Peluang Prabowo Bakal Diusung sebagai Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke