Otto Hasibuan: Fokus Moeldoko Buktikan Tudingan ICW soal Ivermectin Fitnah

Kompas.com - 12/10/2021, 18:00 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko jalani pemeriksaan perdana di Mabes Polri terkait dengan pelaporannya pada dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) di Bareskrim Polri, Selasa (12/10/2021). Tatang Guritno / Kompas.coKepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko jalani pemeriksaan perdana di Mabes Polri terkait dengan pelaporannya pada dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) di Bareskrim Polri, Selasa (12/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Otto Hasibuan menyebut, fokus kesaksian kliennya dalam pemeriksaan perdana di Bareskrim Polri yakni untuk membuktikan tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan fitnah.

Hal itu disampaikan Otto setelah menemani Moeldoko menjalani pemeriksaan perdana di Bareskrim Polri, Selasa (10/11/2021) terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan pihaknya kepada dua peneliti ICW, Egi Primayogha dan Miftachul Choir.

“Fokusnya untuk membuktikan bahwa betul-betul ada peristiwa tindak pidana dugaan pencemaran nama baik dan fitnah,” kata Otto pada wartawan.

Baca juga: Jalani Pemeriksaan sebagai Saksi, Moeldoko Jawab 20 Pertanyaan dari Bareskrim Polri

Otto mengatakan, dalam pemeriksaan ini, ada dua hal yang dijelaskan dan dibuktikan pada pihak kepolisian.

“Pertama tuduhan yang disampaikan kepada Pak Moeldoko telah melakukan perburuan rente artinya mencari untung, tidak benar,” ujar Otto.

“Jadi perburuan rente dalam peredaran Ivermectin (tidak benar),” ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Otto juga menyampaikan bahwa tudingan ICW terkait ekspor beras antara HKTI dengan PT Noorpay Perkasa tidak benar.

Otto yakin bahwa bukti yang dibawa tim kuasa hukum sudah cukup untuk membuktikan bahwa Moeldoko tidak melakukan hal-hal yang ditudingkan oleh ICW.

“Bayangkan Pak Moeldoko dituduh berburu rente, berburu rente itu kan mendapatkan keuntungan di dalam jabatannya, sekarang untungnya di mana, kenapa, berapa jumlahnya, caranya bagaimana, ini kan (bukti) harus ada,” kata dia.

Sebelumya, peneliti ICW Egi Primayogha menduga bahwa Moeldoko punya hubungan dengan produsen Ivermectin yaitu PT Harsen Laboratories.

Baca juga: Pihak Moeldoko Sebut Tudingan ICW soal Ivermectin Hanya Berdasar Pemberitaan Media

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.