Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Daerah Diminta Perbanyak Ruang Bermain Ramah Anak

Kompas.com - 12/10/2021, 16:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah diminta memperbanyak ruang bermain ramah anak (RBRA).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), harus ada lebih dari satu RBRA di tiap daerah.

“Saya meminta daerah memperkuat komitmen untuk memastikan adanya lebih dari satu tempat bermain yang ramah anak di daerahnya dengan memasukan pembentukan RBRA dalam perencanaan program pemerintah daerah,” ujar Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian PPPA, Rohika Kurniadi, dikutip dari siaran pers, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA Dorong Seluruh Daerah Miliki Ruang Bermain Ramah Anak

Dia juga meminta penyediaan RBRA di daerah-daerah yang belum memiliki. Sebab hal itu merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak.

Rohika mengatakan, ketersediaan RBRA merupakan bagian dari salah satu indikator kabupaten/kota layak anak (KLA).

"Sehingga upaya mempercepat KLA adalah dengan menghadirkan RBRA," kata dia.

Menurut dia, hal yang harus menjadi perhatian yakni memastikan anak dapat bermain di tempat yang aman dan terlindungi.

Ia juga menekankan prinsip tidak berbayar, gratis, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup anak, dan melibatkan suara anak dalam setiap proses implementasinya.

Lebih lanjut Rohika mendorong untuk memperluas cakupan wilayah pembentukan RBRA di seluruh Indonesia dan memastikan RBRA yang tersedia telah terstandardisasi.

Baca juga: Menteri PPPA Berharap Batik Jadi Ikon Global Pemberdayaan Mode

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com