Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 12/10/2021, 13:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, pemerintah dapat mencontoh upaya Pemerintah Jepang dalam menggelar ajang olahraga multicabang di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini ia sampaikan terkait munculnya kasus Covid-19 pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Menurut Dicky, upaya Pemerintah Jepang pasca-Olimpiade 2020 di Tokyo dapat menjadi pelajaran.

"Iya (Olimpiade Tokyo 2020) sangat bisa jadi contoh. Contoh baik dan buruknya," kata Dicky kepada Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di PON XX Papua, Anggota DPR Minta Satgas Tingkatkan Testing dan Tracing

Dicky menguturkan, kenaikan kasus Covid-19 di Jepang mulai terjadi pada Juli dan memuncak pada pertengahan Agustus setelah Olimpiade Tokyo.

Menurut dia, meskipun panitia Olimpiade dan pejabat pemerintah menyangkal bahwa olimpiade secara langsung menyebabkan peningkatan, tetapi indikasinya cukup jelas.

Sebab, Olimpiade membuat orang lebih aktif secara sosial dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan.

Hal ini pula, yang menyebabkan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mundur dari jabatannya setelah menghadapi kritik atas penanganan pandemi Covid-19.

Dicky mengatakan, saat ini kasus Covid-19 di Jepang dilaporkan setiap hari menurun menjadi sekitar 2.000 secara nasional.

Jumlah tersebut kurang dari sepersepuluh dari total kasus saat puncak lonjakan pada pertengahan Agustus.

"Para ahli mengaitkan penurunan jumlah tersebut dengan cakupan vaksinasi. Sebanyak 58 persen populasi telah divaksinasi penuh dan peningkatan kepatuhan 5M. Perbedaannya dengan kita, pada kualitas 3T-nya," kata Dicky.

Baca juga: Klaster Atlet PON, Epidemiolog: Pemerintah Harus Evaluasi Penyelenggaraan PON XX Papua

Oleh karena itu, setelah PON XX Papua, ia menekankan pentingnya pelacakan atau tracing, testing, dan treatment (3T).

Sebab jika tidak, tidak menutup kemungkinan kasus Covid-19 di Indonesia bisa kembali meningkat.

"Sangat harus (menggencarkan 3T) karena bila tidak, maka risiko tinggi untuk masyarakat," ujar dia.

Selain itu, Dicky juga menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi pasca-penyelenggaraan acara yang melibatkan keramaian seperti PON.

Dicky mengatakan, evaluasi sangat penting dilakukan dan tidak boleh lama dalam pelaksanaannya.

"Yang sangat penting, setelah mengadakan event-event keramaian seperti ini, pemerintah melakukan evaluasi," ujar Dicky.

Baca juga: Jokowi Perintahkan 7 Atlet PON XX Papua yang Positif Covid-19 Kembali Dikarantina

Evaluasi tersebut, kata dia, dimaksudkan sebagai dasar perbaikan ketika hendak mengadakan acara serupa.

Diketahui kasus Covid-19 dalam penyelenggaraan PON XX di Papua semakin meningkat.

Pada 9 Oktober diketahui terdapat 45 kasus yang keesokan harinya meningkat menjadi 65 kasus.

Kemudian pada Senin (11/10/2021), kasus Covid-19 di PON XX meningkat lagi menjadi 83 kasus.

Diketahui, atlet dari cabang olahraga judo dan sepatu roda menjadi yang paling banyak terpapar. Ada pula atlet dari cabang olahraga motocross, kriket, panahan, dan beberapa cabang lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Imbau Calon Pemudik Segera Vaksinasi Booster Covid-19

Kemenkes Imbau Calon Pemudik Segera Vaksinasi Booster Covid-19

Nasional
Jokowi Larang ASN-Pejabat Bukber, Menpan RB Anjurkan Bakti Sosial

Jokowi Larang ASN-Pejabat Bukber, Menpan RB Anjurkan Bakti Sosial

Nasional
Larangan Bukber tak Berlaku untuk Masyarakat, hanya ke ASN dan Pejabat Pemerintahan

Larangan Bukber tak Berlaku untuk Masyarakat, hanya ke ASN dan Pejabat Pemerintahan

Nasional
Imbas Laporan Rp 349 T, Mahfud Dicurigai Arteria Dahlan, PPATK Bakal Dipolisikan MAKI

Imbas Laporan Rp 349 T, Mahfud Dicurigai Arteria Dahlan, PPATK Bakal Dipolisikan MAKI

Nasional
Tanggal 24 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 24 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mengenal Korps Tempur TNI AD: Infanteri, Kavaleri, dan Artileri

Mengenal Korps Tempur TNI AD: Infanteri, Kavaleri, dan Artileri

Nasional
ASN Diminta Patuhi Larangan Bukber, Sanksi Menanti Bagi yang Melanggar

ASN Diminta Patuhi Larangan Bukber, Sanksi Menanti Bagi yang Melanggar

Nasional
Jala PRT Minta Aturan Pelatihan dan Pengawasan PRT Diprioritaskan dalam Pembahasan RUU PPRT

Jala PRT Minta Aturan Pelatihan dan Pengawasan PRT Diprioritaskan dalam Pembahasan RUU PPRT

Nasional
Pimpinan Komisi III: Tindak Tegas Pihak yang Bertanggung Jawab Terkait Tewasnya 3 TKA China di Kalsel

Pimpinan Komisi III: Tindak Tegas Pihak yang Bertanggung Jawab Terkait Tewasnya 3 TKA China di Kalsel

Nasional
Jala PRT Apresiasi RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR

Jala PRT Apresiasi RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Kemensos Sebut Tak Ada Uang untuk Korban Gagal Ginjal, Tim Advokasi: Agak Lucu...

Kemensos Sebut Tak Ada Uang untuk Korban Gagal Ginjal, Tim Advokasi: Agak Lucu...

Nasional
Jajaran Pemerintah Dilarang Gelar Bukber, Seskab: Saat Ini ASN-Pejabat Dapat Sorotan Tajam

Jajaran Pemerintah Dilarang Gelar Bukber, Seskab: Saat Ini ASN-Pejabat Dapat Sorotan Tajam

Nasional
Tuduh Penegak Hukum Jual Beli LHA, Arteria Dahlan Ingin PPATK Lapor ke DPR Dulu

Tuduh Penegak Hukum Jual Beli LHA, Arteria Dahlan Ingin PPATK Lapor ke DPR Dulu

Nasional
Tegaskan Larangan Hanya untuk Pejabat, Istana: Masyarakat Umum Bebas Buka Puasa Bersama

Tegaskan Larangan Hanya untuk Pejabat, Istana: Masyarakat Umum Bebas Buka Puasa Bersama

Nasional
Ungkit Pidato Megawati, Politisi PDI-P Tak Lihat Peluang Prabowo Bakal Diusung sebagai Capres

Ungkit Pidato Megawati, Politisi PDI-P Tak Lihat Peluang Prabowo Bakal Diusung sebagai Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke