3 Wartawan Gugat UU Pers ke MK

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah untuk Menyatakan Pasal 15 Ayat 2 huruf F UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sepanjang tidak dimaknai "Dalam menyusun peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers".

Baca juga: Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Serta menyatakan Pasal 15 Ayat 5 UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sepanjang tidak dimaknai "Keputusan presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers perusahaan perusahaan pers Dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis".

"Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 15 Ayat 2 huruf f dan Pasal 15 Ayat 5 UU Pers tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 Ayat 2 huruf f dan Pasal 15 Ayat 5 Undang-Undang Pers dengan menyatakan konstitusional bersyarat," demikian yang tertulis dalam berkas permohonan.