Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

100 Juta Orang Sudah Divaksin Dosis Pertama, Pemerintah Ingatkan Masyarakat Jangan Terlena

Kompas.com - 12/10/2021, 07:19 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah hingga Senin (11/10/2021) pukul 12.00 WIB melaporkan, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 57.607.200 orang atau 27,66 persen dari target.

Sementara jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 100.322.375 orang atau 48,17 persen dari target.

Data ini disampaikan Kemenkes melalui laman www.kemkes.go.id yang dikutip Kompas.com, Senin.

Diketahui pemerintah menargetkan 208.265.720 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.

Baca juga: UPDATE 11 Okober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 27,66 Persen

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, vaksinasi dosis pertama terhadap 100 juta orang itu berhasil dicapai dalam kurun waktu 10 bulan sejak penyuntikan perdana vaksin Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021 hingga 10 Oktober 2021.

Capaian ini tentunya tak bisa lepas dari peran serta seluruh bangsa Indonesia, baik dari swasta, organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat.

"Mulai dari mendatangkan vaksin ke Indonesia, distribusi vaksin, penyuntikan vaksin, hingga pengawasan proses vaksinasi melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengapresiasi seluruh pihak yang bekerja keras dalam program vaksinasi. Kolaborasi dan gotong royong jadi kunci capaian ini," kata Johnny.

Kendati demikian, kasus harian Covid-19 di Tanah Air hingga kini masih terus menanjak.

Pada Senin, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 620 kasus.

Penambahan ini menjadikan total keseluruhan kasus di Indonesia mencapai 4.228.552, terhitung sejak kali pertama diumumkan kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, positivity rate atau tingkat penularan Covid-19 0,41 persen per Senin kemarin.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 620, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.228.552

Sementara itu, pemerintah juga melaporkan adanya penambahan pasien sembuh dari Covid-19 sebanyak 2.044 orang. Sehingga, total pasien sembuh hingga kini menembus 4.063.295.

Selain itu, sebanyak 65 orang tutup usia karena Covid-19, sehingga total jumlah kasus kematian menembus 142.716.

Dari data yang sama, pemerintah melaporkan terdapat 22.541 kasus aktif dan 368.489 orang yang berstatus suspek.

Membaik

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, hasil evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada minggu ini memperlihatkan angka capaian pengendalian kasus di Indonesia sudah sangat baik.

Berdasarkan data Johns Hopkins University, kasus konfirmasi harian di Indonesia sebesar 4,60 kasus per 1 juta penduduk.

Ini jauh lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Singapura (541,9 kasus), Inggris (525,3 kasus), Malaysia (277,7 kasus), dan Philipina (95,55 kasus) per 1 juta penduduk.

Baca juga: Satgas Minta Semua Pihak Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun

“Terlihat juga dari data NIKKEI Covid-19 Recovery Index, peringkat Indonesia (per 6 Oktober 2021) menjadi ranking 54. Membaik dari posisi 31 Juli ranking 114 dan posisi 31 Agustus ranking 92," kata Airlangga, dalam konferensi pers, Senin.

"Posisi peringkat ini juga lebih baik dari semua negara ASEAN lainnya, seperti Singapura di peringkat 70, Malaysia peringkat 102, dan Thailand ranking 109,” lanjutnya.

Sementara itu, persentase recovery rate (RR) Nasional adalah 96,05 persen dan Case Fatality Rate (CFR) Nasional sebesar 3,37 persen, sementara persentase penurunan Kasus Aktif secara nasional adalah -94,55 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan usai dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Senin (27/9/2021). Luhut diperiksa terkait soal laporannya terjadap Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik.KOMPAS.com/Muhamad Isa Bustomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan usai dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Senin (27/9/2021). Luhut diperiksa terkait soal laporannya terjadap Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik.

Jangan lepas kendali

Seiring menurunnya kasus Covid-19, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak lepas kendali dengan penyebaran virus tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak tidak lepas kendali menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang membaik.

Presiden, menurutnya, meminta angka penularan Covid-19 ditekan serendah mungkin dalam waktu yang lama.

"Dalam arahannya, presiden mengingatkan kepada kami para pembantunya agar jangan jadi lepas kendali di tengah situasi seperti sekarang ini," ujar Luhut, dalam konferensi pers, Senin.

"Pertahankan kasus serendah mungkin dalam waktu lama dan harus secara konsisten," lanjutnya.

Baca juga: Luhut: Kita Jangan Lepas Kendali, Pertahankan Kasus Covid-19 Serendah Mungkin

Luhut pun mengingatkan masyarakat tidak terlena dengan perbaikan kondisi pandemi di Indonesia.

Dia menuturkan, jangan sampai ada euforia berlebihan sehingga memicu berbagai aktivitas yang berpotensi melupakan protokol kesehatan.

"Saya tentu terus mengajak kita semua seluruh masyarakat untuk tidak terlena dengan kondisi hari ini. Jangan kita euforia merayakan sedemikian rupa sehingga sebuah kondisi dapat terjadi karena kelalaian-kelalaian kita," tegas Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com