Judicial Review AD/ART Demokrat, MA Masih Proses Penunjukan Majelis Hakim Agung

Kompas.com - 11/10/2021, 15:47 WIB
Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung Sobandi memberi keteranga kepada pers di Kompleks Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (11/10/2021). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung Sobandi memberi keteranga kepada pers di Kompleks Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (11/10/2021).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Sobandi menyatakan, judicial review atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat masih dalam proses penunjukkan majelis hakim agung.

"Status perkara itu judicial review itu kita sudah terima tanggal 14 September 2021 dan status saat ini sedang dalam proses penunjukan majelis hakim agung," kata Sobandi di Kompleks MA, Senin (11/10/2021).

"Kemudian insya Allah nanti kita percayakan kepada majelis hakim agung untuk memutuskan perkara judicial review tersebut," kata Sobandi melanjutkan.

Baca juga: Kuasa Hukum Demokrat Sebut Judicial Review AD/ART ke MA Tidak Lazim

Sobandi mengatakan, hari ini ia bersama panitera dan panitera tata usaha negara telah menerima pengurus Demokrat dan kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan menjadi termohon intervensi atau pihak terkait dalam perkara tersebut.

Ia menuturkan, permohonan itu selanjutnya akan segera disampaikan kepada pimpinan MA.

Sobandi menegaskan, MA akan bersikap indepnden dalam menangani perkara tersebut meski dikunjungi oleh sejumlah elite Demkorat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun menekankan, kedatangan elite Demokrat hanyalah bertemu dengan panitera dan Biro Hukum MA, sedangkan penanganan perkara sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim agung.

"Mereka tidak bermaksud untuk campur tangan atau mengganggu intervensi kita karena menyampaikan kepada kepaniteraan saja termasuk ke Biro Hukum, itu saja, tidak ada mengganggu independensi daripada majelis hakim," ujar dia.

Diberitakan, kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, bersama sejumlah pengurus pusat Partai Demokrat menyambangi MA untuk menyampaikan permohonan menjadi pihak termohon intervensi dalam JR AD/ART Partai Demokrat.

Hamdan menjelaskan, pihaknya merasa penting untuk menyerahkan keterangan-keterangan itu secara langsung kepada MA karena permohonan JR tersebut tidak menjadikan Demokrat sebagai pihak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

Nasional
Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

Nasional
Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Nasional
Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.