Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Bakal Maju Lagi pada 2024, Demokrat Harap Pilpres Tak Hanya Diikuti 2 Paslon

Kompas.com - 11/10/2021, 13:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya menghargai sikap politik Partai Gerindra yang mendorong kembali Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Kamhar, hal itu merupakan strategi masing-masing partai dalam merespons dinamika politik dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Bagi partai-partai yang memiliki figur potensial akan berupaya mendorong kader terbaiknya untuk tampil menjadi kontestan dengan harapan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) bagi partainya," kata Kamhar saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Terlebih lagi, lanjut Kamhar, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2024 akan digelar serentak. Maka, menurutnya, pemikiran atau strategi tersebut dimiliki semua partai, termasuk Gerindra.

Kendati demikian, Partai Demokrat menaruh harapan bahwa pada 2024 tidak hanya menghadirkan 2 pasangan calon (paslon) sebagai kontestan Pilpres.

Baca juga: Soal Prabowo Bakal Maju Pilpres 2024, PDI-P Belum Putuskan Berkoalisi dengan Gerindra

"Ini mesti dihindari agar tak mengulang kembali proses politik yang mengakibatkan pembelahan di masyarakat. Terlalu berisiko dan terlalu mahal harga yang mesti ditanggung sebagai bangsa," jelasnya.

Ia mengatakan, Indonesia juga memiliki banyak calon pemimpin bangsa yang potensial.

Meski demikian, menurut dia, persoalan saat ini adalah Indonesia mengalami krisis politik pada pemberian kesempatan tampilnya calon pemimpin sebagai kontestan.

"Akar persoalannya adalah presidential threshold yang terlalu tinggi. Mestinya disamakan dengan parliamentary threshold sehingga seluruh partai yang telah mendapatkan mandat rakyat sebagai perwakilannya di Senayan berkesempatan untuk mengajukan pasangan calon pada Pilpres. Sehingga, capresnya tidak 4 L (lu lagi lu lagi)," imbuh dia.

Beralih ke pencalonan Prabowo oleh Gerindra yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024, Demokrat mengaku belum membicarakan hal itu.

Menurutnya, Demokrat pasti akan menyampaikan kepada publik terkait sikap dan keputusan politik partai merespons tahun politik 2024.

"Tahun 2021 hingga semester pertama 2022 masih menempatkan konsolidasi internal organisasi dan kerja-kerja nyata bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai skala prioritas," jelasnya.

Baca juga: Prabowo Bakal Maju Pilpres 2024, Golkar: Suara Kader Solid untuk Airlangga Hartarto

Dari konsolidasi internal itu, lanjut Kamhar, akan dijadikan referensi utama serta pemetaan atas dinamika politik eksternal sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Diketahui, pada Minggu (10/10/2021), Partai Gerindra kembali menyatakan bahwa kemungkinan besar, Ketum Prabowo Subianto akan menerima mandat para kader untuk maju dalam Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Dia menyebutkan, para kader meminta Prabowo maju dikarenakan masih ada cita-cita partai yang belum terwujud.

"Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat, pembangunan harus berlanjut, cita-cita kita berpartai belum terwujud," kata Muzani dalam keterangannya, Minggu.

"Maka, apa yang baru saudara ucapkan akan kami teruskan. Dan dengan tidak mendahului jawaban beliau, saya katakan sekali lagi, insya Allah Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com