Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Terus Siapkan Upaya dan Kebijakan untuk Transisi Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Kompas.com - 11/10/2021, 13:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menyiapkan sejumlah upaya dan kebijakan untuk melaksanakan transisi status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andie Megantara mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggencarkan vaksinasi Covid-19.

“Upaya pemerintah yang dilakukan saat ini supaya Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi dimulai dari sisi hulu," ujar Andie saat Rapat Koordinasi Nasional Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah dan Majelis Kesejahteraan Sosial PP Aisyiyah, dikutip dari siaran pers, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Airlangga Sebut Tiga Syarat Mencapai Status Endemi Covid-19

Sisi hulu yang dimaksud adalah mengintensifkan vaksinasi, mendisiplinkan gerakan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dnegan sabun, menjauhi kerumunan), mengakselerasi testing dan tracing, mengintensifkan screening aplikasi PeduliLindungi, dan rumah masyarakat agar memiliki ventilasi yang baik.

Sementara dari sisi hilir, kata dia, pemerintah akan meningkatkan kapasitas rumah sakit, menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, serta mengamankan ketersediaan oksigen dan obat-obatan.

"Selain itu, masyarakat juga perlu bersiap dan membiasakan diri hidup berdampingan dengan Covid-19 serta tetap menjaga protokol kesehatan," ujar Andie.

Menurut dia, aktivitas masyarakat dianggap dapat berjalan apabila wabah Covid-19 sudah seperti flu dan batuk biasa yang tidak perlu pengobatan khusus.

Baca juga: Jokowi: Sambut Pandemi Ini sebagai Endemi karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target cakupan vaksinasi, karena vaksin sudah terbukti melindungi dari gejala parah Covid-19.

Termasuk juga dapat mencegah kematian, terutama bagi para lanjut usia (lansia).

Adapun proses percepatan vaksinasi diharapkan bisa mencapai 70 persen pada akhir tahun 2021 untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).

Sementara dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, kata dia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan paket stimulus fiskal dalam jumlah besar melalui program pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

"Indonesia terus berupaya memperkuat program perlindungan sosialnya dalam menangani krisis yang terjadi pada pandemi Covid-19," kata dia.

Andie menuturkan, program-program tersebut telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin dari guncangan ekonomi.

Termasuk melidungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat dan menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin nantinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com