Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Terus Siapkan Upaya dan Kebijakan untuk Transisi Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Kompas.com - 11/10/2021, 13:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menyiapkan sejumlah upaya dan kebijakan untuk melaksanakan transisi status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andie Megantara mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggencarkan vaksinasi Covid-19.

“Upaya pemerintah yang dilakukan saat ini supaya Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi dimulai dari sisi hulu," ujar Andie saat Rapat Koordinasi Nasional Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah dan Majelis Kesejahteraan Sosial PP Aisyiyah, dikutip dari siaran pers, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Airlangga Sebut Tiga Syarat Mencapai Status Endemi Covid-19

Sisi hulu yang dimaksud adalah mengintensifkan vaksinasi, mendisiplinkan gerakan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dnegan sabun, menjauhi kerumunan), mengakselerasi testing dan tracing, mengintensifkan screening aplikasi PeduliLindungi, dan rumah masyarakat agar memiliki ventilasi yang baik.

Sementara dari sisi hilir, kata dia, pemerintah akan meningkatkan kapasitas rumah sakit, menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, serta mengamankan ketersediaan oksigen dan obat-obatan.

"Selain itu, masyarakat juga perlu bersiap dan membiasakan diri hidup berdampingan dengan Covid-19 serta tetap menjaga protokol kesehatan," ujar Andie.

Menurut dia, aktivitas masyarakat dianggap dapat berjalan apabila wabah Covid-19 sudah seperti flu dan batuk biasa yang tidak perlu pengobatan khusus.

Baca juga: Jokowi: Sambut Pandemi Ini sebagai Endemi karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target cakupan vaksinasi, karena vaksin sudah terbukti melindungi dari gejala parah Covid-19.

Termasuk juga dapat mencegah kematian, terutama bagi para lanjut usia (lansia).

Adapun proses percepatan vaksinasi diharapkan bisa mencapai 70 persen pada akhir tahun 2021 untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).

Sementara dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, kata dia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan paket stimulus fiskal dalam jumlah besar melalui program pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Indonesia Terbaik di Dunia Tangani Covid-19, Wapres: Kita Sedang Persiapkan Hadapi Endemi

"Indonesia terus berupaya memperkuat program perlindungan sosialnya dalam menangani krisis yang terjadi pada pandemi Covid-19," kata dia.

Andie menuturkan, program-program tersebut telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin dari guncangan ekonomi.

Termasuk melidungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat dan menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin nantinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Suami di Jaksel Terjerat Lingkaran Setan Judi Online dan Pinjol, Istri Dianiaya Lalu Ditinggal Kabur

Suami di Jaksel Terjerat Lingkaran Setan Judi Online dan Pinjol, Istri Dianiaya Lalu Ditinggal Kabur

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com