Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Diingatkan Keterwakilan Perempuan di KPU-Bawaslu Harus 30 Persen

Kompas.com - 11/10/2021, 13:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mendorong keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dorongan itu didasarkan pada komposisi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI paling sedikit 30 persen di setiap level.

"Di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu) dinyatakan. Bahkan tim seleksinya sendiri juga disebutkan harus menghadirkan paling sedikit 30 persen tersebut," kata Aditya dalam diskusi virtual bertajuk 'Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Periode 2022-2027', Senin (11/10/2021).

Baca juga: Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu: Ada Wamenkumham, Eks Komisioner KPK, dan Mantan Hakim MK

Mendorong hal itu, dikatakan Aditya, Puskapol UI kini tengah mengadakan program pelatihan agar para perempuan bisa mengikuti seleksi sebagai anggota penyelenggara Pemilu 2024.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan dalam upaya menghadirkan lebih banyak komisioner penyelenggara pemilu dari perempuan.

"Karena faktanya memang ini (keterwakilan perempuan) masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan diamanatkan oleh undang-undang," jelasnya.

Pada paparannya, Aditya mengungkapkan saat ini di tingkat nasional hanya ada satu dari tujuh komisioner perempuan di KPU dan satu dari lima komisioner perempuan di Bawaslu RI.

Kemudian, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota relatif tidak jauh berbeda yaitu kisaran 20 persen.

Menurut Aditya, kata kunci untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang ideal sesuai UU adalah dengan menyamakan skema dan perspektif.

"Bahwa isu keterwakilan perempuan ini bukan hanya harus hadir di tim seleksinya. Bukan hanya orang-orang yang mewakili isu keterwakilan perempuan, tetapi hasilnya pun juga sama. Jadi ada harapan memang hasilnya itu jauh lebih baik di pemilu yang akan datang," imbuh dia.

Kendati demikian, Aditya menekankan bahwa ada standar yang harus dipenuhi oleh seorang calon penyelenggara pemilu baik perempuan maupun laki-laki.

Seorang calon penyelenggara pemilu harus memiliki lima karakter dan lima kompetensi yang dibutuhkan.

"Karakternya, satu itu harus independen. Itu jelas, tidak ada tawar menawar. Karena itu realitasnya menjadi satu kata kunci bagi penyelenggara pemilu yang integritas. Maka orang-orang di dalamnya harus independen dan mandiri," kata dia.

Kedua yaitu, seorang calon penyelenggara pemilu harus jujur, adil dan bertanggungjawab. Ketiga, calon penyelenggara pemilu harus patuh dan tertib hukum.

"Yang juga penting adalah, karakternya harus terbuka atau open minded, terbuka menerima masukan, dan juga diskusi. Kelima yaitu munculnya pandangan kreatif atau berpikir kreatif," jelasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com