Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Diingatkan Keterwakilan Perempuan di KPU-Bawaslu Harus 30 Persen

Kompas.com - 11/10/2021, 13:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mendorong keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dorongan itu didasarkan pada komposisi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI paling sedikit 30 persen di setiap level.

"Di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu) dinyatakan. Bahkan tim seleksinya sendiri juga disebutkan harus menghadirkan paling sedikit 30 persen tersebut," kata Aditya dalam diskusi virtual bertajuk 'Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Periode 2022-2027', Senin (11/10/2021).

Baca juga: Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu: Ada Wamenkumham, Eks Komisioner KPK, dan Mantan Hakim MK

Mendorong hal itu, dikatakan Aditya, Puskapol UI kini tengah mengadakan program pelatihan agar para perempuan bisa mengikuti seleksi sebagai anggota penyelenggara Pemilu 2024.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan dalam upaya menghadirkan lebih banyak komisioner penyelenggara pemilu dari perempuan.

"Karena faktanya memang ini (keterwakilan perempuan) masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan diamanatkan oleh undang-undang," jelasnya.

Pada paparannya, Aditya mengungkapkan saat ini di tingkat nasional hanya ada satu dari tujuh komisioner perempuan di KPU dan satu dari lima komisioner perempuan di Bawaslu RI.

Kemudian, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota relatif tidak jauh berbeda yaitu kisaran 20 persen.

Menurut Aditya, kata kunci untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang ideal sesuai UU adalah dengan menyamakan skema dan perspektif.

"Bahwa isu keterwakilan perempuan ini bukan hanya harus hadir di tim seleksinya. Bukan hanya orang-orang yang mewakili isu keterwakilan perempuan, tetapi hasilnya pun juga sama. Jadi ada harapan memang hasilnya itu jauh lebih baik di pemilu yang akan datang," imbuh dia.

Kendati demikian, Aditya menekankan bahwa ada standar yang harus dipenuhi oleh seorang calon penyelenggara pemilu baik perempuan maupun laki-laki.

Seorang calon penyelenggara pemilu harus memiliki lima karakter dan lima kompetensi yang dibutuhkan.

"Karakternya, satu itu harus independen. Itu jelas, tidak ada tawar menawar. Karena itu realitasnya menjadi satu kata kunci bagi penyelenggara pemilu yang integritas. Maka orang-orang di dalamnya harus independen dan mandiri," kata dia.

Kedua yaitu, seorang calon penyelenggara pemilu harus jujur, adil dan bertanggungjawab. Ketiga, calon penyelenggara pemilu harus patuh dan tertib hukum.

"Yang juga penting adalah, karakternya harus terbuka atau open minded, terbuka menerima masukan, dan juga diskusi. Kelima yaitu munculnya pandangan kreatif atau berpikir kreatif," jelasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Tegaskan Judi Online Haram dan Merusak Moral Masyarakat

MUI Tegaskan Judi Online Haram dan Merusak Moral Masyarakat

Nasional
Anies, PDI-P, dan PKS Disebut Perpaduan 'Powerful' pada Pilkada Jakarta

Anies, PDI-P, dan PKS Disebut Perpaduan "Powerful" pada Pilkada Jakarta

Nasional
PKS Dianggap Serius Kaji Tawaran Koalisi Prabowo, Tak Usung Anies di Jakarta

PKS Dianggap Serius Kaji Tawaran Koalisi Prabowo, Tak Usung Anies di Jakarta

Nasional
Siapa Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota, Jokowi atau Prabowo?

Siapa Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota, Jokowi atau Prabowo?

Nasional
Pakar Anggap PDI-P 'Bunuh Diri' jika Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pakar Anggap PDI-P "Bunuh Diri" jika Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pimpin Rapat Progres Kerja INA Digital, Menpan-RB Anas Tekankan Percepatan Kinerja

Pimpin Rapat Progres Kerja INA Digital, Menpan-RB Anas Tekankan Percepatan Kinerja

Nasional
Hasto PDI-P Sebut Risma Belum Ditugaskan untuk Maju pada Pilkada Jatim

Hasto PDI-P Sebut Risma Belum Ditugaskan untuk Maju pada Pilkada Jatim

Nasional
Psikolog Forensik Beberkan Dugaan Pelanggaran Etik dalam Penyidikan Kasus 'Vina Cirebon'

Psikolog Forensik Beberkan Dugaan Pelanggaran Etik dalam Penyidikan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Upaya Polri Perangi Judi “Online”, Bandar Dijerat TPPU hingga Buka “Hotline”

Upaya Polri Perangi Judi “Online”, Bandar Dijerat TPPU hingga Buka “Hotline”

Nasional
Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Nasional
Penculikan Aktivis '98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Penculikan Aktivis '98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

Nasional
Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com