Kompas.com - 10/10/2021, 15:59 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim saat mengikuti Rapat Kerja dengan Kapolri dan Kapolda di gedung DPR, Rabu, 20 November 2019. DOK. Humas DPR RIAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim saat mengikuti Rapat Kerja dengan Kapolri dan Kapolda di gedung DPR, Rabu, 20 November 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menegaskan bahwa partainya tetap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengusulkan Pemilu 2024 digelar 21 Februari.

Menurut dia, jika pemungutan suara digelar pada 15 Mei 2024 seperti diusulkan pemerintah, maka puncak kampanye akan bersamaan dengan ibadah puasa bulan Ramadhan.

"Puncak kampanye Pemilu di dalam bulan Ramadhan tentu tidak elok dan berpotensi mengganggu ibadah umat Islam. Ingat, kita adalah bangsa yang ber-Ketuhanan. Sila Pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Luqman dalam keterangannya, Minggu (10/10/2021).

Baca juga: PKS Kritik Langkah Pemerintah Umumkan Usulan Jadwal Pemilu 2024

Luqman merasa penting untuk mengingatkan pemerintah mengenai sensitifitas publik, terutama umat Islam saat bulan Ramadhan.

Ia mengatakan, jangan sampai nantinya pemerintah dituduh dengan sengaja menistakan Islam akibat memaksakan pencoblosan Pemilu 15 Mei 2024 yang mengakibatkan puncak kampanye berada di bulan Ramadhan.

"Selain itu, bulan Ramadhan sebagai puncak kampanye, juga berpotensi meningkatkan eskalasi politik juga identitas dan manuver politik bernuansa SARA," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan, PKB tidak ingin keutuhan NKRI terancam akibat Pemilu 2024.

Oleh karena kekhawatiran tersebut, PKB tetap mempertimbangkan agar pencoblosan Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.

"Coblosan Pemilu 21 Februari jauh lebih ideal dan rasional," ucapnya.

Baca juga: PKB Ingin Pemilu Digelar Februari 2024 agar Kampanye Tak Berlangsung Saat Ramadhan

Luqman menambahkan, memaksakan pencoblosan Pemilu 15 Mei 2021, sementara Pilkada 27 November juga akan menimbulkan beban petugas penyelenggara Pemilu.

Berkaca pada Pemilu 2019, lanjut dia, hanya dengan satu pemilu, ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan ribuan lainnya jatuh sakit.

"Kita bisa bayangkan, tahun 2024, dengan beban Pemilu dan Pilkada serentak dalam waktu berdekatan, akan berapa ribu petugas meninggal dunia dan jatuh sakit?," imbuh Luqman.

"PKB tentu tidak ingin Pemilu menjadi mesin pembunuh bagi para petugas yang menyelenggarakannya. Jangankan ribuan, satu nyawa saja bagi PKB sangat berharga untuk diselamatkan," lanjut dia.

Hingga kini baik pemerintah, KPU dan DPR belum sepakat terkait dengan jadwal Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Jadwal Pemilu 2024, Perludem: KPU Punya Otoritas Tentukan Hari dan Tanggal

KPU mengusulkan tahap pemungutan suara dimulai 21 Februari 2021, sementara pemerintah menginginkan 15 Mei 2024.

Rencananya, Komisi II DPR akan mengadakan rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (6/10/2021).

Namun rapat ditunda karena Tito mesti mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, maka pembahasan jadwal Pemilu 2024 ditunda hingga masa reses DPR selesai November nanti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.