Pelonggaran Kegiatan Masyarakat Jangan Buru-buru, Epidemiolog: Berisiko jika Dilakukan Terlalu Dini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah melonggarkan kegiatan masyarakat saat ini dinilai masih terlalu dini dan berisiko

Saat ini, pemerintah memang telah memberi sejumlah relaksasi di beberapa daerah yang level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) nya kecil seiring menurunnya kasus Covid-19.

"Effort pemerintah yang menurut saya berisiko itu adalah ketika ada pelonggaran-pelonggaran besar dilakukan terlalu dini," kata Pakar Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman kepada Kompas.com, Minggu (10/10/2021).

Baca juga: Ini Prediksi-prediksi Kapan Pandemi Covid-19 Berakhir

Contoh pelonggarannya, kata Dicky, diadakannya kembali event-event yang berpotensi mengumpulkan banyak massa.

Menurutnya, hal tersebut sebaiknya belum dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini yang baru mereda.

"Bukan tidak boleh, tapi saat ini kita fondasinya belum kuat dan terlalu buru-buru," ujar dia.

Dicky menilai, seharusnya untuk memberikan pelonggaran berupa pelaksanaan event seperti demikian harus ditahan terlebih hingga waktu yang tepat.

Sebab, kata dia, orang yang bepergian namun belum divaksinasi Covid-19 secara lengkap masih banyak.

Setidaknya masih ada 70 persen lebih orang yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara lengkap.

 Baca juga: 2 Hal Ini Bisa Mencegah Gelombang Ketiga Covid-19 pada Akhir Tahun

Di samping itu, adanya varian baru Covid-19 yang semakin banyak juga membuat riskan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan.

"Ini menjadi kombinasi ideal untuk terjadinya gelombang ketiga," kata dia.

Meskipun kemungkinan adanya gelombang ketiga Covid-19 di Tanah Air bukan hal yang bisa dihindari, ujar Dicky, akan tetapi seluruh pihak dapat mengupayakan agar dampaknya tidak terlalu besar.

Cara agar dapat menekan dampak besar dari kemunginan adanya gelombang ketiga tersebut adalah dengan tetap mengombinasikan 3T, 5M, dan vaksinasi secara kuat.

"Pelonggaran (dilakukan) bertahap, jangan buru-buru," kata dia.

Selain itu terhadap rencana pembukaan wisata Bali untuk wisatawan mancanegara, Dicky mengusulkan agar tidak terlalu awal dilaksanakan.

 Baca juga: Pelonggaran PPKM, Wapres Sebut Konsumsi Masyarakat Tunjukkan Tren Positif

"Harus dipastikan dulu siap dari semua aspeknya, karena bagaimana pun status perbaikan ini sebaiknya ditunggu satu bulan baru melakukan pelonggaran bertahap," kata dia.

Dicky mengatakan, sebelum pembukaan harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tren Covid-19 stabil dan terus membaik.

Sebab apabila baru dua minggu penerapan PPKM dan sudah dilakukan pelonggaran yang cukup besar, maka hal tersebut dinilainya masih rawan.

"Apalagi kalau kapasitas testing, tracing-nya belum memadai, belum sesuai dengan eskalasi pandemi atau baru beberapa waktu saja meningkatnya, ini sangat rawan," ucap dia.