Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Desak Polisi Buka Kembali Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Kompas.com - 10/10/2021, 08:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mendorong dibukanya kembali penyelidikan terhadap kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung pada tiga anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Ia pun mendesak kepolisian setempat peka terhadap populernya tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial akibat dihentikannya kasus tersebut.

"Saya mendorong pihak kepolisian Luwu Timur agar membuka kembali penyelidikan terhadap kasus kejahatan seksual ini secara transparan. Apalagi korbannya anak-anak dan terduga pelaku adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman pada keluarga," kata Netty dalam keterangannya, Sabtu (9/10/2021).

Baca juga: Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, populernya tagar tersebut menjadi bukti tercederainya kepercayaan rakyat terhadap lembaga kepolisian.

Oleh karena itu, ia mendesak kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus tersebut.

"Lanjutkan penyelidikan, jangan sampai mencederai rasa kepercayaan rakyat pada lembaga kepolisian," ujarnya.

Netty menyoroti laporan investigasi yang dilakukan oleh media massa. Ia mengambil kesimpulan bahwa kasus tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan.

Misalnya, kata dia, dalam prosesnya kurang melibatkan secara penuh kuasa hukum, orang tua, dan pendamping sosial korban.

"Fasilitas rumah aman, konseling, dan dukungan fasilitas lainnya pun kurang memadai," tambah dia.

Oleh karena itu, Netty menilai pihak kepolisian harus tegas dan berpihak pada korban yang memiliki hubungan personal dengan pelaku.

Hal tersebut harus dilakukan agar kasus ini tidak simpang siur. Netty mendesak polisi memberikan dukungan pada ibu korban yang berani melaporkan kasus tersebut.

"Jangan malah diviktimisasi sebagai ibu yang memiliki gangguan kejiwaan," ucap Netty.

Selain polisi, dari kasus ini Netty juga mengingatkan pemerintah agar memberikan jaminan perlindungan dan dukungan pada keluarga untuk membangun ketahanan keluarga.

"Beri akses dan dukungan pada keluarga agar tangguh dan berani melewati situasi kritis, termasuk saat terjadi kejahatan seksual atau KDRT," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus pemerkosaan tiga anak oleh ayah kandung mengemuka ke publik. Kasus ini diungkap langsung oleh ibu dari tiga anak tersebut.

Baca juga: Bareskrim Polri Kirim Tim untuk Dampingi Penanganan Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Namun, kepolisian di Luwu Timur malah menghentikan penyelidikan kasus tersebut.
Penghentian itu bahkan dilakukan hanya dua bulan sejak ibu tersebut membuat pengaduan ke polisi.

Menyusul kabar tersebut, netizen di dunia maya langsung merespons dengan tagar #Percumalaporpolisi.

Hal ini sebagai respons publik atas sikap polisi setempat yang terkesan mengabaikan kasus tersebut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com