Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: 4,22 Juta Kasus Covid-19 dan Pembukaan Bali untuk Wisman

Kompas.com - 10/10/2021, 07:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, hingga Sabtu (9/10/2021) pagi, total kasus Covid-19 mencapai 4.227.038 setelah adanya penambahan 1.167 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Data yang sama menunjukkan ada penambahan kasus sembuh dalam sehari yaitu 1.507 orang. Dengan penambahan itu, jumlah kasus sembuh di Indonesia kini mencapai 4.059.267 orang.

Namun, jumlah kasus kematian akibat Covid-19 masih bertambah. Pada periode 8-9 Oktober 2021, ada 52 kasus kematian. Sehingga kasus kematian tersebut kini mencapai 142.612.

Baca juga: Sebaran 25.159 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sementara itu, Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dikutip Kompas.com dari laman www.kemkes.go.id, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua hingga Sabtu mencapai 56.908.664 orang atau 27,33 persen dari target.

Sementara, jumlah orang yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama sebanyak 99.373.294 orang atau 47,71 persen dari target.

Diketahui, pemerintah hingga kini menargetkan 208.265.720 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Di tengah capaian vaksinasi yang bahkan belum 50 persen dan masih bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk membuka pintu bagi pelaku perjalanan internasional di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada 14 Oktober 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (4/10/2021).

Baca juga: UPDATE 9 Oktober: Kasus Covid-19 Tambah 8 di Kota Tangerang, 82 Masih Dirawat

Luhut menyampaikan bahwa pelaku perjalanan internasional itu harus mematuhi ketentuan masuk Indonesia, seperti tes Covid-19 dan menjalani karantina selama 8 hari.

"Setiap penumpang kelas internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual terkait perpanjangan PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali, Senin (4/10/2021).

Adapun pelaku perjalanan internasional yang diperbolehkan masuk Indonesia di antaranya mereka yang berasal dari Korea Selatan, China, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, dan Selandia Baru.

Optimisme Jokowi

Pada Sabtu kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah melihat capaian vaksinasi Covid-19 di Bali tinggi, sebelum memutuskan pembukaan penerbangan internasional di Pulau Dewata tersebut.

Jokowi optimistis melihat capaian vaksinasi Covid-19 di Bali yang kini mencapai 98 persen untuk dosis pertama.

"Di Provinsi Bali, per 8 Oktober 2021, vaksinasi telah mencapai 98 persen untuk dosis pertama dan lebih dari 80 persen untuk dosis kedua," kata Jokowi dalam unggahan di akun Instagram resminya @jokowi, Sabtu.

"Melihat situasi tersebut, saya optimismis dan kita memutuskan membuka penerbangan internasional ke Bali," lanjutnya.

Baca juga: Update Corona 10 Oktober: Kasus Melonjak, Singapura Lanjutkan Hidup Bersama Covid-19

Atas hal itu, Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan di Bali mempersiapkan pembukaan penerbangan internasional dengan baik.

Menurut dia, hal ini sebagai langkah agar wisatawan dapat datang ke Bali, tetapi kasus Covid-19 tetap terkendali.

"Ini penting mengingat sumber utama penghasilan masyarakat berasal dari sektor pariwisata," tegas Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com