PKS: Pemerintah Lambat Dalam Penentuan Jadwal Pemilu 2024

Kompas.com - 09/10/2021, 17:18 WIB
Ilustrasi Pemilu. SERAMBI/M ANSHARIlustrasi Pemilu.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut pemerintah menjadi pihak yang lambat dalam proses penentuan jadwal Pemilu 2024.

Menurut Mardani, Komisi II DPR selalu sejalan dengan keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan tanggal penyelenggaraan pemilu.

Namun pemerintah berulang kali menunjukan sikap yang berubah-ubah.

“KPU sudah lama meminta (penetapan jadwal pemilu), kami selalu dalam posisi mendukung KPU untuk segera (menetapkan jadwal),” jelas Mardani dalam diskusi virtual MNC Trijaya bertajuk Jadwal Rumit Pemilu 2024, Sabtu (9/10/2021).

“Tapi rupaya pemerintah agak berubah, dan ini bukan (sikap) yang pertama,” kata dia.

Baca juga: PKS Kritik Langkah Pemerintah Umumkan Usulan Jadwal Pemilu 2024

Perubahan sikap pemerintah terkait penyelenggaraan pemilu, lanjut Mardani, sebelumnya nampak dari revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

“Kita di Komisi II DPR sudah sepakat, sudah jadi draftnya, dari tadinya 2 rezim UU Pemilu dan UU Pilkada dijadikan satu buku, sudah lolos dari Komisi II, sudah masuk Badan Legislasi (Baleg), eh Baleg tiba-tiba berubah, enggak jadi revisi,” papar dia.

Mardani menegaskan dalam proses penetapan jadwal Pemilu 2024, justru hambatan muncul karena sikap pemerintah.

“Jadi ini nyuwun sewu, pemerintah punya catatan besar dalam bab ini menjadi pihak yang lambat mengambil keputusan. Padahal kita perlu segera mengambil keputusan,” ucapnya.

Terakhir, Mardani mengingatkan pemerintah untuk segera bersikap karena pemilu merupakan kepentingan masyarakat.

“Perlu diingat bukan hak kita Komisi II, bukan hak pemerintah untuk memutuskan, tapi ini haknya rakyat dan diberikan pada KPU untuk menetapkannya,” pungkas dia.

Baca juga: Partai Ummat Targetkan Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Hingga kini baik pemerintah, KPU dan DPR belum sepakat terkait dengan jadwal Pemilu 2024.

KPU mengusulkan tahap pemungutan suara dimulai 21 Februari 2021, sementara pemerintah menginginkan 15 Mei 2024.

Rencananya, Komisi II DPR akan mengadakan rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selawa (6/10/2021).

Namun rapat ditunda karena Tito mesti mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, maka pembahasan jadwal Pemilu 2024 ditunda hingga masa reses DPR selesai November nanti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

Nasional
Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Nasional
Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Nasional
7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

Nasional
KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Nasional
OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

Nasional
Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Nasional
Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Nasional
Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Nasional
Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Nasional
Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Nasional
Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.