Kompas.com - 09/10/2021, 17:18 WIB
Ilustrasi Pemilu. SERAMBI/M ANSHARIlustrasi Pemilu.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut pemerintah menjadi pihak yang lambat dalam proses penentuan jadwal Pemilu 2024.

Menurut Mardani, Komisi II DPR selalu sejalan dengan keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan tanggal penyelenggaraan pemilu.

Namun pemerintah berulang kali menunjukan sikap yang berubah-ubah.

“KPU sudah lama meminta (penetapan jadwal pemilu), kami selalu dalam posisi mendukung KPU untuk segera (menetapkan jadwal),” jelas Mardani dalam diskusi virtual MNC Trijaya bertajuk Jadwal Rumit Pemilu 2024, Sabtu (9/10/2021).

“Tapi rupaya pemerintah agak berubah, dan ini bukan (sikap) yang pertama,” kata dia.

Baca juga: PKS Kritik Langkah Pemerintah Umumkan Usulan Jadwal Pemilu 2024

Perubahan sikap pemerintah terkait penyelenggaraan pemilu, lanjut Mardani, sebelumnya nampak dari revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

“Kita di Komisi II DPR sudah sepakat, sudah jadi draftnya, dari tadinya 2 rezim UU Pemilu dan UU Pilkada dijadikan satu buku, sudah lolos dari Komisi II, sudah masuk Badan Legislasi (Baleg), eh Baleg tiba-tiba berubah, enggak jadi revisi,” papar dia.

Mardani menegaskan dalam proses penetapan jadwal Pemilu 2024, justru hambatan muncul karena sikap pemerintah.

“Jadi ini nyuwun sewu, pemerintah punya catatan besar dalam bab ini menjadi pihak yang lambat mengambil keputusan. Padahal kita perlu segera mengambil keputusan,” ucapnya.

Terakhir, Mardani mengingatkan pemerintah untuk segera bersikap karena pemilu merupakan kepentingan masyarakat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.