Kompas.com - 09/10/2021, 14:33 WIB
Saiful Mahdi, Dosen Universitas Syiah Kuala, mengangkat tangannya dan mengucapkan takbir saat akan memasuki Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar. Ia akan menjalani vonis tiga bulan penjara karena terbukti melanggar UU ITE, akibat melontarkan kritik pedas terkait sistem di USK. Dalam proses perjalanannya, Saiful Mahdi akan menerima amnesti dari Presiden. KOMPAS.COM/DASPRIANI Y. ZAMZAMI/ Dok. Dian RubiyantiSaiful Mahdi, Dosen Universitas Syiah Kuala, mengangkat tangannya dan mengucapkan takbir saat akan memasuki Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar. Ia akan menjalani vonis tiga bulan penjara karena terbukti melanggar UU ITE, akibat melontarkan kritik pedas terkait sistem di USK. Dalam proses perjalanannya, Saiful Mahdi akan menerima amnesti dari Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsiyah) Banda Aceh, Saiful Mahdi, memberikan tanggapan atas pemberian amnesti atas kasus pencemaran nama baik yang menjerat dirinya.

Tanggapan itu disampaikan Saiful dalam sesi kunjungan secara virtual pada Sabtu (9/10/2021).

Kunjungan lewat Zoom meeting tersebut diinisiasi pihak keluarga dan kuasa hukum Saiful yang mendapat izin dari Lapas Kelas II A Banda Aceh.

Media diberi kesempatan mengikuti sesi kunjungan ini.

Baca juga: Stafsus Mensesneg: Amnesti untuk Saiful Mahdi Bentuk Komitmen Negara Lindungi Kebebasan Berpendapat

"Semoga amnesti ini tidak menjadi sesuatu yang terakhir, tapi sebagai awal untuk merevisi total UU ITE," ujar Saiful.

Dia menuturkan, ada ratusan korban dari pengenaan "pasal karet" yang terdapat di UU ITE.

Mayoritas korban berasal dari kalangan jurnalis, akademisi, aktivis, advokat, dan ibu rumah tangga.

Data ini dia sampaikan dari hasil rekapitulasi Paguyuban Korban UU ITE yang dia ikuti.

Paguyuban ini, kata dia, berisi orang-orang yang menjadi korban UU ITE.

Baca juga: Berkaca Kasus Saiful Mahdi, Koalisi Advokasi Minta Pemerintah dan DPR Serius Bahas Revisi UU ITE

Oleh karenanya, Saiful berharap pemberian amnesti ini dapat menjadi preseden dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan UU ITE.

"Kalau ada orang yang mengalami kasus sepeti saya agar tidak sampai harus berproses sekian lama. Mengeluarkan banyak energi dan sumber daya, termasuk sumber daya negara," ungkapnya.

Terlebih lagi, saat ini di berbagai negara telah memasukkan pencemaran nama baik ke dalam ranah perdata, bukan pidana.

Meski begitu, Saiful menyampaikan rasa syukur dan terima kasih.

"Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, pimpinan dan anggota DPR RI untuk dukungannya buat (pemberian) amnesti," lanjutnya.

"Ini sesuatu yang tentunya istimewa karena tidak semua orang bisa dapatkan itu," tutur Saiful.

Menanti keppres amnesti

Lebih lanjut, Saiful mengungkapkan, saat ini dirinya masih menanti terbitnya lembaran amnesti yang akan terbit dalam bentuk keputusan presiden (keppres).

Oleh karena itu, dirinya saat ini masih berada di dalam tahanan di Lapas Kelas II A Banda Aceh yang berada di kawasan Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

Saiful berharap proses administrasi terbitnya keppres amnesti nantinya tidak ada hambatan.

"Kenapa saya masih di dalam (lapas)? Tentu saja karena proses administrasi negara. Kan perlu ada kepastian. Semoga tak ada lagi masalah," tuturnya.

Saiful menjelaskan, setelah DPR menyetujui amnesti, nantinya surat persetujuan itu akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Setelahnya, pihak Kemensetneg akan membuatkan draf keppres amnesti.

"Kalau draf sudah disepakati, Presiden akan tanda tangan, begitu saya dengar dari pengacara saya. Saya sebenarnya ingin segera keluar juga. Tapi tentu harus ada hitam di atas putih (penyelesaian administrasi)," ungkap Saiful.

Dia menambahkan, pihak lapas juga telah menjelaskan ada proses administrasi yang sedang diproses.

Diberitakan sebelumnya, DPR menyetujui pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi, terpidana kasus pencemaran nama baik.

Pemberian amnesti kepada Saiful disetujui dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Kamis (7/10/2021).

Muhaimin menjelaskan, DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo pada 29 September 2021 terkait permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti Saiful.

Ia menuturkan, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Saiful dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga bulan dan denda Rp 10 juta subsider satu bulan kurungan.

Saiful dinilai bersalah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Muhaimin mengatakan, DPR akan mengirimkan jawaban tertulis atas permintaan tersebut kepada Presiden Jokowi.

Kasus Saiful Mahdi berawal dari kritik Saiful atas proses penerimaan CPNS untuk posisi dosen di Fakultas Teknik, pada Maret 2019, melalui grup WhatsApp.

Saiful mengkritik berkas peserta yang diduga tak sesuai syarat, tetapi tetap diloloskan oleh pihak kampus.

Akibatnya, ia diperkarakan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saiful diduga mencemarkan nama baik Dekan Fakultas Teknik Unsyiah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Nasional
Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

Nasional
RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

Nasional
Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Nasional
Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.