Presiden Diminta Perhatikan Kriteria Berikut untuk Tentukan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Kompas.com - 09/10/2021, 06:03 WIB
Bagian depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Kompas/Johnny TGBagian depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Ihsan Maulana mengatakan, Presiden Joko Widodo harus memilih calon tim seleksi (timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.

Pemilihan tersebut, kata dia, juga harus sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemillihan Umum (Pemilu).

"Karena memang kewenangan untuk memilih timsel KPU dan Bawaslu ini ada di tangan presiden dan siapa saja bisa mengusulkan. Harapannya presiden juga tidak seperti memberikan cek kosong, tidak asal menunjuk timsel yang biasa-biasa saja," kata Ihsan dalam diskusi daring, Jumat (8/10/2021).

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan presiden untuk memilih timsel sesuai Pasal 22 yakni memiliki rekam jejak yang baik.

Misalnya, tidak pernah tersangkut kasus etik atau pelanggaran-pelanggaran yang justru bisa mengganggu proses terkait tugas dan wewenang timsel.

Baca juga: Soal Jadwal Pemilu 2024, Demokrat Ingatkan Keputusan Akhir di KPU

"Atau yang kedua memiliki kredibilitas dan integritas. Ini juga menjadi penting, kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan hasil dari yang akan dipilih oleh tim seleksi itu juga akan mencerminkan kualitas penyelenggara kita," ujarnya.

"Nah kualitas penyelenggara pemilu itu akan berdampak juga pada kualitas kepemiluan di Indonesia," lanjut dia.

Oleh karena itu, kata Ihsan, kredibilitas dan integritas ini harus betul-betul menjadi satu perhatian presiden dalam memilih timsel.

Selajutnya, yang harus diperhatikan presiden adalah memahami permasalahan pemilu. Terlebih lagi Pemilu 2024 akan sangat kompleks pelaksanaannya.

"Bahwa harus ada rekam jejak yang jelas memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana kompleksitas penyelenggaraan pemilu kita," ungkapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Capaian Vaksinasi Covid-19 di Jawa-Bali Sudah 91 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 di Jawa-Bali Sudah 91 Persen

Nasional
BRIN Ungkap Masalah Pengembangan Vaksin Merah Putih

BRIN Ungkap Masalah Pengembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
Menkumham Harap 'Travel Bubble' Indonesia-Singapura Percepat Kebangkitan Pariwisata

Menkumham Harap "Travel Bubble" Indonesia-Singapura Percepat Kebangkitan Pariwisata

Nasional
Kembangkan Energi Mikrohidro, Jokowi Harap Pagar Alam Jadi Kota Pertama di Indonesia dengan Zero Emisi

Kembangkan Energi Mikrohidro, Jokowi Harap Pagar Alam Jadi Kota Pertama di Indonesia dengan Zero Emisi

Nasional
Polri Ungkap Tujuan Penggunaan Cip RFID pada Pelat Kendaraan Bermotor

Polri Ungkap Tujuan Penggunaan Cip RFID pada Pelat Kendaraan Bermotor

Nasional
Pelat Nomor Polri di Mobil Arteria Dahlan, Kapolri: Akan Kita Evaluasi

Pelat Nomor Polri di Mobil Arteria Dahlan, Kapolri: Akan Kita Evaluasi

Nasional
Antisipasi Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

Antisipasi Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

Nasional
Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

Nasional
Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Nasional
Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Nasional
Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Nasional
ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

Nasional
Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Nasional
Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.