Minta Selesaikan Konflik Agraria, Partai Ummat Tuntut 3 Hal Ini ke Pemerintah

Kompas.com - 08/10/2021, 22:58 WIB
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi saat ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2021). KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKetua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi saat ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menilai, pemerintah perlu membentuk Badan Otorita Reforma Agraria untuk mengatasi persoalan konflik agraria yang kerap terjadi. 

Pembentukan badan ini merupakan satu dari tiga tuntutan Partai Ummat kepada pemerintah terkait pengelolaan konflik agraria. Partai Ummat sebelumnya menilai, pemerintah telah gagal dalam mengelola konflik agraria.

"Pertama, agar pemerintah segera membentuk Badan Otorita Reforma Agraria, yang merupakan perintah dari Tap MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA dan PSDA)," kata Ridho saat ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2021).

Selanjutnya, ia menambahkan, Partai Ummat meminta pemerintah segera mengumpulkan data penguasaan agraria yang valid dan terintegrasi.

Selain itu, Partai Ummat juga meminta pemerintah segera mewujudkan "Peta Tunggal Agraria" dan road map penyelesaian sengketa agraria.

Ridho menambahkan, pihaknya akan mendirikan Kantor Badan Hukum Ummat (Kabah Ummat) dengan fungsi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban konflik agraria atau konflik struktural lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Nilai Jokowi Gagal Tangani Konflik Agraria, Ketum Partai Ummat: Bagi-bagi Sertifikat Bukan Solusi

Menurut Ridho, hal itu sebagai bentuk konkret partisipasi dan peran aktif Partai Ummat dalam upaya menyelesaikan konflik agraria di Tanah Air.

"Kedua, memberikan pendampingan kepada anggota masyarakat untuk mendapatkan sertifikat atau kepastian hukum dari lahan yang sudah digarap dan dikuasainya sangat lama," tuturnya.

Kendati begitu, Ridho mewakili Partai Ummat mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut aktif mengawasi pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reforma Agraria.

Sebelumnya, Partai Ummat menyoroti konflik agraria yang terjadi selama lima tahun terakhir.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Nasional
Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

Nasional
Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Nasional
Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.