"Untuk menutupi wajah konflik agraria yang sudah pucat pasi digerogoti kanker ganas, mereka memoleskan lipstik di bibir untuk menyembunyikan kenyataan," ucap dia.
Partai Ummat juga menilai Jokowi gagal mengatasi konflik agraria lantaran konflik itu justru semakin meningkat di masa pandemi.
"Ini karena perusahaan besar memanfaatkan pandemi untuk melakukan ekspansi bisnis di wilayah pedesaan yang kondisinya tidak separah perkotaan," kata Ridho.
Ia menggunakan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menunjukkan bahwa khusus pada masa pandemi tahun 2020 terjadi peningkatan konflik agraria masing-masing 28 persen di sektor perkebunan dan 100 persen di sektor kehutanan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ridho menegaskan, sebagai kekuatan politik bangsa, Partai Ummat merasa berkewajiban untuk memberi peringatan kepada pemerintah.
"Supaya jangan lagi bermain-main atau menganggap sepele konflik agraria yang sangat potensial menyulut kerusuhan sosial," ujar dia.
“Soal ketidakadilan ini adalah soal redistribusi lahan, bukan soal sertifikasi lahan. Dengan segala hormat, jangan lagi anggap bagi-bagi sertifikat sebagai solusi," kata Ridho.
Baca juga: Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 124.120 sertifikat lahan yang merupakan hasil redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten/Kota, Rabu (22/9/2021).
Dari total 124.120 sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat, sebanyak 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota.
"Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat-sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat ini adalah tanah yang fresh betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan tanah pelepasan kawasan hutan," ujar Jokowi.
Baca juga: 32 Konflik Agraria Prioritas Tahun Ini adalah Kawasan Non-hutan
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan, penyerahan sertifikat ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian ruang hidup yang adil bagi masyarakat serta menyelesaikan permasalahan konflik agraria.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.